Mediasi Konflik dan Peran Vital Administrasi Publik

Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, serta pengawasan yang ketat terhadap pejabat publik, kita bisa berharap bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat lebih dipertanggungjawabkan. 

Dalam hal ini, administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi muncul di masa depan. 

Dengan memfasilitasi mediasi melalui pihak ketiga yang netral, seperti yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, administrasi publik bisa membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih damai dan efisien. 

Mediasi ini tentu didukung oleh kebijakan yang jelas, seperti Perma No. 1 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya iktikad baik dalam proses penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, tantangan dalam mengelola konflik sosial di masyarakat multikultural dan menangani konflik kepentingan dalam administrasi publik harus dihadapi dengan kebijakan inklusif dan mekanisme akuntabilitas yang tegas. 

Dengan pendekatan yang tepat, administrasi publik tidak hanya bisa menjadi mediator yang efektif, tetapi juga bisa mencegah munculnya konflik yang lebih besar di masa depan.

***

Referensi:

• PN Makassar. (n.d.). Mediasi di pengadilan. Pengadilan Negeri Makassar. Diakses pada 3 Januari 2025, dari https: //pn-makassar. go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/864-mediasi-di-pengadilan
• BPMPP UMA. (2024, 6 Juli). Konflik sosial dalam masyarakat multikultural. Badan Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Perguruan Tinggi Universitas Medan Area. Diakses pada 3 Januari 2025, dari https: //bpmpp.uma.ac.id/2024/07/06/konflik-sosial-dalam-masyarakat-multikultural/
• Detik. (2019, 16 Desember). Konflik kepentingan, korupsi, dan integritas pelayanan publik. Detik News. Diakses pada 3 Januari 2025, dari https: //news.detik.com/kolom/d-4992707/konflik-kepentingan-korupsi-dan-integritas-pelayanan-publik