Dengan keterwakilan masyarakat sipil, KPK dapat mempertahankan perspektif yang beragam dan netral, jauh dari tekanan politik atau kepentingan birokrasi.
Alasan utama masyarakat lebih berharap kepada presiden dalam menangani masalah ini adalah otoritasnya sebagai simbol kepemimpinan nasional.Â
Presiden bukan hanya memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan kebijakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan KPK tetap menjadi lembaga yang independen dan efektif.Â
Kepercayaan publik yang merosot terhadap KPK, seperti yang dicatat Transparency International, menunjukkan perlunya tindakan strategis dari pemimpin tertinggi negara.Â
Dengan mengambil langkah nyata, presiden dapat memulihkan harapan masyarakat dan memastikan KPK tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
KPK Adalah Pemberantas Korupsi, Bukan Pelindung Koruptor
KPK lahir sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, tetapi dengan independensinya yang terus dipertaruhkan, apakah lembaga ini masih dapat menjalankan fungsi itu?Â
Dominasi aparat hukum tanpa keterwakilan masyarakat sipil dalam kepemimpinan KPK periode ini menandai kemunduran besar, membuka peluang bagi politisasi dan korupsi sistemik.Â
Kepercayaan publik yang terus merosot, seperti tercermin dalam data Transparency International, adalah peringatan serius.
Jika KPK tidak lagi menjadi pemberantas korupsi yang independen, siapa yang akan melindungi rakyat dari para koruptor?Â
Akankah negara akan membiarkan lembaga ini kehilangan jati dirinya?
***
