Memutus Korupsi di Balik Triliunan Judi Online

Judi online, kerap kita kira hanya sebatas soal moral. Realitanya, penyakit ini telah menyeret masyarakat kecil, aparatur negara, pejabat tinggi, dan bahkan jantung lembaga keuangan ke dalam pusarannya. 

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada tahun 2023, perputaran dana dari industri ini menyentuh Rp 327 triliun, angka yang mencengangkan. 

Tak berhenti di situ, kuartal pertama 2024 mencatat aliran sebesar Rp 100 triliun. Fantastis, namun getir.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik kering, melainkan cerminan dari sebuah ekosistem perjudian yang terorganisir rapi. 

Bukan lagi sekadar bisnis ilegal yang merayap di kegelapan, melainkan jaringan yang melibatkan pemain judi, perantara, perbankan, hingga para pejabat yang berjubah pelindung. 

Mereka membangun benteng korupsi baru yang, jika dibiarkan, akan semakin menggerogoti kepercayaan kita pada negara ini.

Ekosistem yang Sulit Diberantas

Kalau kita pikirkan, ekosistem perjudian online ini seperti jaringan laba-laba. Menurut penelitian dari Transparency International Indonesia, sekitar 30-40% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hilang akibat korupsi. 

Dengan kata lain, korupsi ini sudah sangat mengakar, dan kini perjudian online menambah kerumitan masalah. 

Kenapa bisa begitu? 

Karena perjudian online punya mekanisme yang tidak mudah terlacak dan melibatkan alur uang yang bisa melewati berbagai bank dan rekening.

Kita semua tahu bahwa perbankan di Indonesia sebenarnya punya aturan ketat yang namanya KYC (Know Your Customer) yang seharusnya bisa mencegah transaksi mencurigakan. 

Namun, kenyataannya, banyak sekali transaksi terkait perjudian online yang lolos dari pengawasan. Tanpa pengawasan yang lebih ketat, dana-dana ilegal ini akan terus berputar dan justru merugikan masyarakat kecil. 

Menurut peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, sistem hukum kita belum cukup kuat untuk membuat pelaku korupsi jera. 

Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam sistem peradilan dan hukum, agar pelaku-pelaku dalam bisnis perjudian ini dapat benar-benar dihukum.

Dampak Sosial yang Tak Terelakkan

Nah, ini yang sering kita lupa. Judi online bukan hanya soal uang besar atau angka triliunan rupiah. Ada dampak sosial yang jauh lebih luas dan menghantam keras masyarakat kecil. 

Bayangkan, siapa saja yang paling banyak tergoda dengan promosi besar-besaran perjudian online? 

Mereka yang seringkali berada di kelas menengah ke bawah, orang-orang yang mungkin berharap bisa memperbaiki kondisi ekonomi lewat taruhan kecil. 

Tapi sayangnya, mereka justru jadi korban. Dari beberapa berita yang saya baca, masyarakat kecil semakin terjerat utang dan kehilangan harta benda, keluarga dan nyawa, karena kecanduan judi online.

Kondisi ini semakin mengerikan jika kita lihat dari sisi ketimpangan sosial. Dengan adanya perjudian online yang merajalela, masyarakat bawah semakin terpinggirkan. 

Uang yang berputar dalam bisnis ini tidak kembali ke masyarakat dalam bentuk apapun. 

Justru, uang ini mengalir ke pihak-pihak yang sudah memiliki kekayaan dan kekuasaan. Akibatnya, ketimpangan sosial di negeri ini semakin menganga lebar.

Urgensi Reformasi Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jadi, apa yang bisa kita lakukan? 

Di sini, saya setuju dengan pendapat bahwa reformasi besar-besaran dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum sangat mendesak. 

Tanpa ada perubahan signifikan, kita akan terus melihat uang negara bocor dan masyarakat kecil menjadi korban. 

Reformasi ini perlu melibatkan perbankan, aparat hukum, dan tentu saja institusi-institusi yang punya wewenang mengawasi industri keuangan dan teknologi. 

Transparansi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama untuk menghentikan ekosistem perjudian online ini. 

Institusi-institusi terkait harus punya wewenang yang jelas dan terkoordinasi dengan baik untuk melacak alur dana yang masuk ke perjudian.

Selain itu, perlunya teknologi untuk mendeteksi dan mengawasi transaksi yang mencurigakan semakin mendesak. 

Banyak negara di dunia, misalnya Korea Selatan dan Singapura, sudah menerapkan sistem pengawasan yang berbasis teknologi canggih untuk mencegah pencucian uang dan transaksi ilegal. 

Indonesia juga harus mulai berbenah dan berinvestasi dalam teknologi ini jika kita ingin mengurangi dampak buruk dari perjudian online.

Menjaga Masa Depan Generasi Mendatang

Pada akhirnya, menjaga masa depan negeri dari dampak judi online adalah tanggung jawab kita semua. Meski tak kasat mata, masalah ini perlahan-lahan merusak tatanan sosial dan ekonomi bangsa. 

Perputaran uang triliunan rupiah menguatkan jaringan korupsi, memperdalam jurang ketimpangan, dan memperburuk nasib masyarakat kecil. 

Tanpa perubahan nyata dalam pengawasan, hukum, dan perlindungan masyarakat, ekosistem ini akan terus bertumbuh.

Mari kita tanyakan pada diri kita, apakah kita siap membiarkan generasi mendatang hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan, atau berani mengambil langkah untuk memutus rantai yang menghancurkan ini?

***

Referensi:

• Katadata. (2024). Infografik: Gurihnya putaran uang judi online.
• Jurnal KPK. (2021). Integritas: Pemberantasan korupsi di Indonesia.
• Kompas.com. (2021). ICW: Penanganan korupsi di Indonesia tak membuat koruptor jera.