Integrasi Data Kemiskinan, Acta Non Verba bagi Pemerintah Baru

Tumpang tindih data ini juga membawa efek domino. 

Berdasarkan data Bappenas dalam target pengentasan kemiskinan 2024, situasi ini memperlambat pencapaian target kemiskinan nasional karena bantuan yang tidak tepat sasaran masih menyisakan banyak keluarga miskin dalam kondisi rawan kemiskinan. 

Selain itu, melansir Indonesia.go.id, tumpang tindih data juga menciptakan celah penyalahgunaan, meningkatkan risiko penyelewengan dana bantuan.

Kolaborasi Antar Lembaga sebagai Solusi

Penyatuan data ini tentu tidak bisa berjalan tanpa kolaborasi yang kuat antar lembaga. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui Satu Data Indonesia yang dipimpin oleh Bappenas, dengan tujuan sinkronisasi data lintas kementerian yang dilandasi transparansi dan aksesibilitas data. 

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah berperan besar dalam memastikan validitas data di lapangan dan mendukung pengawasan hingga ke tingkat desa.

Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat juga sangat penting. 

Dua fitur baru pada aplikasi cekbansos.go.id, diharap memungkinkan warga untuk mengoreksi atau melengkapi data mereka sendiri. 

Partisipasi masyarakat bukan hanya mengakuratkan data, tetapi juga membangun kepercayaan publik. 

Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa turut serta memastikan bahwa data kemiskinan tidak hanya dikelola oleh pemerintah, tetapi dikawal secara aktif oleh mereka yang paling merasakannya.

Tantangan Integrasi dan Harapan pada 100 Hari

Satu Data Indonesia dirancang sebagai tonggak baru dalam pemutakhiran data kemiskinan, dengan harapan mencapai keberhasilan dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.