2.3
2023
105
8
5
1.9
Dari tabel tersebut, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah kasus yang ditangani oleh KPK, namun yang mencolok adalah penurunan dalam jumlah OTT. Para peneliti dari Transparency International Indonesia mencatat bahwa political will pemerintah memainkan peran krusial dalam menjaga efektivitas KPK dalam memberantas korupsi.
3. Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Pemilu
Dalam konteks pemilu, Indonesia telah menyaksikan berbagai bentuk pelanggaran yang mengancam proses demokrasi, termasuk politik uang dan manipulasi suara. Data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, tercatat lebih dari 15.052 pelanggaran yang dilaporkan, mulai dari pelanggaran administratif hingga tindak pidana pemilu.
Laporan Bawaslu untuk Pemilu 2019 mengungkapkan bahwa dari total pelanggaran tersebut, sekitar 58% terkait dengan politik uang, dan 27% di antaranya melibatkan penggunaan fasilitas negara oleh calon petahana. Keberhasilan penindakan terhadap pelanggaran tersebut sangat dipengaruhi oleh political will pemerintah untuk memastikan proses pemilu yang bersih.
Berikut data jumlah pelanggaran pemilu berdasarkan laporan Bawaslu:
