Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
Kenaikan PPN, Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?
Apa dari Hikmah Skema Pajak 2025
Kado Tahun Baru: PPN 12% Secara Umum Dibatalkan
5 Hal yang Lebih Penting daripada Ujian Nasional
"UN is Come Back"?
Kamu pasti suka!
Zidan Novanto
Zidan Novanto Mohon Tunggu... Auditor - Investor

Tulisan tidak mencerminkan tempat penulis bekerja dan tidak mengatasnamakan institusi

Selanjutnya

Tutup

Politik

Antara Penegakan Hukum dan Political Will

22 September 2024   16:26 Diperbarui: 22 September 2024   16:26 159
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
https://images.hukumonline.com/frontend/lt65267b7a44d49/lt65267e92bfe26.jpg
https://images.hukumonline.com/frontend/lt65267b7a44d49/lt65267e92bfe26.jpg
https://images.hukumonline.com/frontend/lt65267b7a44d49/lt65267e92bfe26.jpg
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kasus OTT

Pejabat Negara Tersangka

Kerugian Negara (Triliun Rupiah)

2019

178

21

14

3.1

2020

119

7

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

hukum

hukumpemilu

pemilu

uang

politik

vox pop
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.