Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah Terkait dengan Urusan Sosial

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun, kewenangan antara tingkatan pemerintahan pada Sub Bidang Rehabilitasi Sosial terbagi atas :

• Sub Bidang

• Pemerintah Pusat

• Pemda Provinsi

• Pemda Kab./Kota

• Rehabilitasi Sosial

• Rehabilitasi bekas korban
• penyalahgunaan NAPZA,
• orang dengan Human

Immunodeficiency Virus/

Acquired Immuno Deficiency Syndrome.

• Rehabilitasi sosial
• bukan/tidak termasuk bekas
• korban penyalahgunaan
• NAPZA, orang dengan Human
• Immunodeficiency Virus/
• Acquired Immuno Deficiency
• Syndrome yang memerlukan
• rehabilitasi pada panti.

Rehabilitasi sosial

bukan/tidak termasuk bekas

korban penyalahgunaan

NAPZA dan orang dengan

Human Immunodeficiency

Virus/ Acquired Immuno

Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan

rehabilitasi pada panti, dan