Perbandingan Tarif Pajak Daerah yang Dijadikan Batasan oleh Pemerintah dan Daerah di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah, yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran publik. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan layanan sosial lainnya.

Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atau lokal, seperti kabupaten, kota, atau provinsi. Pajak daerah ini bertujuan untuk mendanai pengeluaran pemerintah di tingkat lokal, termasuk pembangunan infrastruktur lokal, layanan kesehatan dan pendidikan, pemeliharaan jalan, serta program-program sosial lainnya.

1) Pajak Hotel

Baca juga: Penyakit yang Bisa Disembuhkan Oleh Sel Punca

a. Pemerintah Pusat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 3 ayat (1), tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Kabupaten Sijunjung

Baca juga: Pt Bukalapak Tbk Terjaring Kasus PSAK 1

Bunyi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah adalah "Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)."

2) Pajak Restoran

a.    Pemerintah Pusat

Baca juga: Full Time Indonesia Berhasil Memetik Tiga Poin Usai Tumbangkan Vietnam

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 3 ayat (1), tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

b.     Kabupaten Sijunjung