Pemajakan Dividen, Bunga dan Capital Gain

Selain keuntungan atas penjualan atau karena pengalihan harta (Capital Gain) diatas, dikenakan PPh tidak final sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. Apabila keuntungan diterima oleh pribadi, maka tarif PPh yang berlaku adalah akumulatif dan diperhitungkan dalam SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, dengan skema tarif sebagai berikut :

• 0 -- 60.000.000  =  5%
• 60.000.000 -- 250.000.000  =  15%
• 250.000.000 -- 500.000.000  =  25%
• 500.000.000 -- 5.000.000.000  =  30%
• Diatas 5.000.000.000  =  35%

2. Apabila keuntungan diterima oleh wajib pajak badan, maka tarif PPh yang berlaku adalah sebesar 22% dari penghasilan netto fiskal yang diperhitungkan dalam SPT Tahunan wajib pajak badan

Jadi kesimpulannya adalah, Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta dikenakan pajak penghasilan (PPh) dengan tarif yang berbeda-beda, tergantung pada jenis aset yang diperoleh. Capital gain dari penjualan tanah dan bangunan dikenakan PPh final sebesar 2,5%, sedangkan untuk saham yang diperdagangkan di bursa efek dikenakan tarif 0,1% dan tambahan 0,5% untuk pemilik saham pendiri. Selain itu, jika keuntungan diterima oleh individu, tarif pajak bersifat akumulatif dan bervariasi mulai dari 5% hingga 35%, sementara bagi badan usaha dikenakan tarif tetap sebesar 22%.

DAFTAR PUSTAKA

• Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
• Rohali, S. I., & Utomo, R. (2022). Perlakuan pajak penghasilan atas dividen serta dampaknya bagi pertumbuhan investasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Jurnal Pajak Indonesia, 6(2S), 529-549.
• Prayogo, C. A., & Muhasan, I. (2022). Pengecualian dividen sebagai objek pajak penghasilan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Pajak Indonesia, 6(2S), 503-511