***
Oke. Mari balik ke para pendengar radio yang curhat perihal biaya pendidikan anak, terkhusus yang untuk keperluan perayaan kelulusan sekolah.
Saya cukup tergelitik manakala narasumber dan sebagian besar pengomel (penelepon) berpendapat bahwa Mendikbudristek harus mengeluarkan peraturan yang melarang tegas penyelenggaraan wisuda di seluruh jenjang pendidikan yang bukan pendidikan tinggi.
Walaupun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak setuju dengan penggunaan istilah wisuda bagi nonlulusan perguruan tinggi, apalagi yang sampai pakai-pakai toga segala, tak urung saya tercengang juga dengan mayoritas pendapat tersebut.
Masak sih, hal beginian mesti melibatkan menteri? Bukankah semua tergantung pada kebijakan dan kebijaksanaan masing-masing sekolah? Ketimbang repot-repot menunggu keluarnya peraturan menteri, bukankah lebih baik diadakan musyawarah antara pihak orang tua/wali siswa dengan pihak sekolah?
Tentu musyawarah yang betulan. Bukan sekadar orang tua/wali siswa diundang rapat ke sekolah, sementara keputusan sudah dibuat dan tak ada opsi untuk direvisi. Kalau modelnya begitu sih bukan musyawarah namanya, melainkan pemberitahuan hasil keputusan.
Adapun idealnya, segala perkara terkait bayar-membayar untuk kepentingan sekolah anak, mesti dibahas tuntas sejak awal. Pihak sekolah dan komite sekolah wajib menjelaskan sedetil mungkin terkait jumlah dan rencana penggunaannya.
Harus dipastikan pula bahwa seluruh orang tua/wali siswa paham dengan penjelasan tersebut. Jangan sampai masih ada  yang salah tangkap terhadap hasil keputusan musyawarah.
Lebih dari itu, kalau ada sebagian orang tua/wali yang masih berkeberatan dengan besaran rupiahnya, janganlah serta-merta ketok palu bahwa suara minoritas wajib mengikuti suara mayoritas.
Alangkah bijaksana, kalau pihak sekolah beserta komite sekolah mampu bernegosiasi memberikan solusi jalan tengah. Solusi yang paling bisa ditoleransi oleh semua pihak.
Bagaimanapun komite sekolah sebagai perwakilan dari pihak orang tua/wali siswa dituntut bisa memperjuangkan "kenyamanan" seluruh orang tua/wali siswa tanpa terkecuali.
