Benteng terakhir untuk menghentikan upaya pemerintah menguasai lembaga penegakan hukum adalah KPK.
Benar saja, publik benar-benar mendapatkan pintu masuk untuk mencegah penguasaan lembaga hukum oleh pemerintah ketika KPK menetapkan Calon Kapolri yang sudah lama terindikasi Korupsi dengan istilah populer rekening gendut sebagai tersangka.
KPK yang berani dan mau melawan untuk menghentikan upaya pemerintah yang mengarah pada otoritarian dan terbentuknya monster politik akhirnya juga mendapat serangan dan pukulan balik.
Berbagai kelemahan KPK pun di ungkap dan di jadikan amunisi serangan balik kubu pemerintah melalui Polri, jadi dalam hal ini publik melihat polri sebagai bidak catur politik dari Mega-Paloh dan mungkin juga Kalla.
Nah dalam konteks ini, kelihatannya publik harus memilih dan cermat dalam bersikap. Apakah ini moment yg tepat untuk menembak KPK utk memperbaiki berbagai kelemahannya yang sekarang untuk dijadikan amunisi serangan balik menghancurkan KPK
Sementara di sisi lain kita bisa kehilangan fokus pada pergerakan Monster yang luar biasa yang sedang merangkai kekuatan dan kekuasaan dalam satu kendali yang nantinya akan mengunci semua celah penegakan hukum untuk menindak pelanggaran hukum yang mungkin sekarang sedang di rencanakan oleh sang monster politik itu.
Kalau kekuasaan semua lembaga penegak hukum itu sdh berada dalam satu kendali yakni presiden dan partai-partai aliansi penguasa, maka siapakah yg akan membongkarnya nanti,
Ketika penguasa benar -benar melakukan tindakan besar dalam soal ekonomi nasional yg terindikasi korupsi.
Siapakah yang akan menindak kalau semua lembaga penegakan hukum berada di tangan presiden dan aliansi koalisi itu?
Juga pertanyaannya untuk apa mereka berupaya menguasai semua lembaga penegakan hukum itu, bukankah itu melanggar etika yang sering mereka gembar gemborkan waktu kampanye, kalau bukan mereka akan melempangkan jalan praktek KKN yang sudah mulai merebak itu.
Pertanyaan dari dalam hati yang paling dalam adalah, apakah kita percaya bahwa aliansi politik dan koalisi politik yang sekarang sedang berkuasa ini tidak akan melakukan Korupsi dan pelanggaran hukum, apakah mereka tidak akan mengumpulkan modal melalui berbagai kebijakan dan proyek yg ada pada kewenangannya?
