Gejala munculnya KKN sudah sangat kentara, nepotisme perkoncoan dan kekeluargaan sudah sangat nampak di mata publik, Keluarga Hendropriyono sebagai pendukung Jokowi dari Gerbong Mega sudah mendapatkan jabatan jabatan strategis, Komandan Paspampres, Komisaris Telkomsel dan Hendro Priyono sendiri dalam proyek Mobnas Proton.
Penunjukan Puan Maharani sebagai Menko juga cukup memberikan kesan nepotisme di banding profesional dan kompetensi.
Kolusi juga mulai terlihat pada import minyak Sonangol yang di arrange oleh Surya Paloh
Gejala Nepotisme dan kolusi sudah pasti akan melahirkan korupsi, sebuah penyakit kronis yang telah menjerumuskan bangsa indonesia pada kemiskinan dan kesenjangan yang belum teratasi hingga kini.
Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap merebaknya kembali KKN kita berharap lembaga hukum mampu mengontrolnya.
Namun harapan itu pupus ketika pemerintahan Jokowi justru mulai ingkar janji terhadap penempatan dan pemilihan Pimpinan kejaksaan yang adalah berasal dari Partai koalisi, realisasi yang mengingkari Janji untuk tidak mengintervensi dan menempatkan lembaga hukum dalam sub ordinat partai.
Jokowi juga menempatkan Gede Palgunadi yang pernah aktif di PDIP sebagai Hakim MK di mana di lembaga lain Kehakiman yakni MA juga sudah ada Gayus Lumbun yang publik juga sangat mengenalnya sebagai mantan Pimpinan Pusat PDIP
Penguasaan lembaga hukum yang telah membuat publik pendukungnya sendiri kecewa masih berlanjut dengan upaya PDIP menempatkan Budi Gunawan yang publik juga tahu bagaiamana kedekatannya dengan Mega dan PDIP.
Upaya menguasai lembaga hukum ini nampaknya mudah kita baca sebagai langkah pengamanan terhadap praktek KKN yang mulai merebak, dan ini bila tidak bisa di hentikan maka akan melahirkan pemerintahan yang otoriter tanpa adanya kontrol hukum. Pemerintah yang bisa kita bayangkan sebagai monster jahat yang mengancam masyarakat dan masa depan bangsa.
Agenda pemerintahan monster berikutnya yang kita khawatirkan adalah lembaga penegakan hukum yg di pandang paling membahayakan bagi para aktor politik penguasa dan pengusaha pemburu rente yg berkoalisi dan beraliansi pada kekuasaan yakni lembaga KPK.
Berbagai upaya penguasaan lembaga penegak hukum oleh pemerintah sudah cukup di tentang oleh publik pendukungnya sendiri yakni para pegiat HAM dan pegiat anti korupsi tapi nampaknya tidak cukup mendapat perhatian.
