Pemerintahan Baru hasil Pilpres 2014 dalam waktu kurang dari 100 hari telah banyak menimbulkan kegaduhan nasional.
Kegaduhan mana telah membuat rakyat yang telah menobatkannya sebagai presiden pilihan rakyat berbalik arah memprotes dan mengkritisinya serta tidak kurang yang menyatakan kecewa terhadap berbagai kebijakan Sang Presiden Pilihan rakyat tersebut.
Kekecewaan dari massa rakyat yang semula mendukung Jokowi tersebut terletak pada upaya di mana Jokowi yang mereka lihat sebelum menjadi presiden sangat berbeda ketika sekarang sudah benar-benar menjadi presiden.
Sang Presiden pilihan rakyat yang di bayangkan akan selalu mengambil kebijakan pro rakyat tersebut ternyata tidaklah mandiri dalam mengambil kebijakan, setidaknya publik menyebutnya Jokowi tidak independen dalam mengambil keputusan.
Ketidak mandirian Jokowi celakanya bukan lebih di pengaruhi oleh massa pendukungnya yg berasal dari kalangan non partisan dan pegiat HAM dan Pegiat anti korupsi. Ketidak mandirian Jokowi secara umum di nilai oleh publik lebih di pengaruhi oleh KMP ( Kalla Mega & Paloh)
Dominasi Aliansi partisan khususnya Mega dan Paloh setidaknya telah membuat masyarakat pendukungnya menjadi kecewa dan berbalik arah.
Kebijakan dalam bidang penegakan hukum dan masa depan pemberantasan korupsi adalah yang paling terancam.
Di tengah kekhawatiran khalayak publik di mana Mega pernah memiliki track record sebagai presiden penjual asset negara sebagai legacynya dan Surya Paloh sebagai seorang pengusaha yang terlihat sangat ambisius dalam bisnis dan politik, maka sebenarnya publik berharap KPK bisa menjadi lembaga pengontrol pemerintahan Jokowi tersebut.
Berbagai ambisi Kalla Mega Paloh tersebut di khawatirkan akan menjerumuskan pemerintahan  jokowi pada penyakit lama yakni Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KKN)
