Ketika Idealisme Berhadapan dengan Realitas Politik, Belajar dari Menteri Siti dan Susi

Foto bersama Mbak Tutut yang diunggah di akun Twitternya saat bersama Susi Pudjiastuti (rakyatku.com).

Dalam pertemuan 14 Agustus 2018 di kediaman keluarga Cendana, Susi berswafoto dengan Mbak Tutut. Apakah pertemuan tersebut merupakan teknik melumpuhkan reputasi Susi atau bukan waLlahu 'alam. Yang jelas lepas dari pertemuan tersebut Susi diterpa rumor kedekatannya dengan Partai Berkarya.

Soal tafsir jejak kamera ini Menteri KLHK Siti juga bisa terpeleset secara sadar; atau dihubung-hubungkan. Momentum kebersamaan Siti dengan Gubernur Jambi Fachrori Umar dalam kampanye pilpres April 2019 adalah sesuatu yang wajar mengingat keduanya sesama warga Nasdem.

Akan tetapi di dalam politik, pertalian kepentingan bisa ditafsir atau dibumbui dengan adanya bukti-bukti tangkapan visual sebagai fakta keterhubungan.

Gubernur Jambi Fachrori Umar dan Menteri KLHK Siti Nurbaya (di tengah depan) dalam acara kampanye Pilpres 2019 di Jambi (majala.tempo.co).

Siti Nurbaya saat ini sedang dikejar-kejar; bukan oleh Datuk Maringgih atau Samsul Bahri, tetapi oleh wartawan. Menteri Siti dimintai keterangan penting seputar revisi izin jalan tambang yang membuka kepentingan konglomerat batubara Indonesia, Peter Sondakh.

Untuk memintas jalur memutar yang sempit dan jauh, armada truk batubara milik Peter perlu membuka jalan sepanjang 26 KM. Jalan tersebut harus menembus hutan restorasi yang dilindungi peraturan menteri sehingga  izin gubernur (Jambi) tidak bisa melangkahinya. Hutan restorasi tersebut adalah Hutan Harapan yang dilindungi untuk memulihkan ekosistem.

Apa daya, dugaan adanya lobi politik tingkat Jakarta berhasil membuka jalan tambang itu. Menteri Siti merevisi larangan pembukaan jalan di hutan restorasi dan tak lama kemudian izin gubernur terbit. Truk batubara Peter Sondakh pun bisa lewat melintasi jalur selebar 60 meter yang lebih singkat,  jika sudah selesai dibuat.

Hal itulah yang menjadi bahan investigasi Tempo saat ini dan telah menjadi keprihatinan pihak akademisi. Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Jambi, Dr. Forst Bambang Irawan, menyatakan pembukaan jalan tersebut dapat merusak ekosistem hutan yang sedang dalam tahap pemulihan. Di dalamnya terdapat ratusan flora dan fauna dilindungi yang masih rentan kelestariannya.

Dr. Forst Bambang Irawan (wartaekonomi.co.id, 12/1/2018):

"Sebaiknya pembangunan jalan yang melewati kawasan hutan dihindari karena melihat kondisi dan kemampuan penegakan hukum terkait dengan illegal logging dan perambahan kawasan hutan yang masih sangat lemah."

Demikianlah sekelumit cerita tentang betapa sukarnya mengelola idealisme dan kepentingan politik bersama-sama. Semulia apa pun gagasan untuk mengedepankan hajat hidup orang banyak pada akhirnya harus berkompromi dengan kepentingan-kepentingan praktis di lapangan. Andai nasib tak ada untung, jabatan yang ada di tangan bisa melayang.

Bagaimana nasib lobster dan Hutan Harapan nanti, keputusan istana di Jakarta yang akan menentukan. To be or not to be, que sera sera.***