Keputusan KKP menghentikan tradisi penenggelaman kapal dianggap sebagai kepemimpinan Edhy yang lemah. Kapal nelayan asing pun kembali merajalela di zona ekonomi eksklusif Indonesia sekitar Natuna yang kaya ikan.
Policy lainnya yang kontroversial adalah pencabutan larangan ekspor baby lobster terutama ke Vietnam. Langkah  tersebut menurut sesama kolega Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, dianggap menguntungkan Indonesia. Potensi wilayah perairan Lombok saja ditaksir mencapai Rp 60 triliun (tempo.co, 10/ 07/ 2020).
Sebagai broker perantara dengan konsumen di Vietnam sudah tersedia 33 perusahaan dengan izin resmi. Catatan tempo.co menunjukkan sejumlah kader partai terutama Gerindra duduk di beberapa perusahaan, antara lain Hashim Sujono Djojohadikusumo dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (PT Bima Sakti Mutiara).
Dengan nilai fantastis hasil laut Nusantara, masuk akal adanya rumor Susi Pudjiastusi "ditawar" Rp 5 triliun agar tidak merecoki panen raya. Cukup diam atau mundur dari KKP.
Keteguhanlah yang membuat menteri eksentrik ini menarik simpati warga. Sejumlah ormas besar mendukung pula kebijakan-kebijakannya dalam melestarikan kekayaan laut Indonesia. Mantan menteri dengan suara khas yang serak-serak basah ini enggan berkompromi soal konservasi laut, termasuk dengan Menko Luhut Binsar Panjaitan atau Wapres Jusuf Kalla.
Tanggal 5 Agustus 2020, PBNU menyatakan penolakan terhadap kebijakan ekspor benih lobster. Menurut Lembaga Bahtsul Masail (LBM PBNU), ekspor tersebut hanya menguntungkan Vietnam dan mengancam kelestarian lobster kita sendiri. Menurut LBM, penangkapan benur lobster di alam penting untuk nelayan kecil tetapi prioritasnya adalah untuk kebutuhan budidaya di dalam negeri (nu.or.id, 05/08/2020).
Langkah PBNU kemudian diikuti  Muhammadiyah. Menyoal polemik pro kontra ekspor baby lobster, Ketua Pengurus Pusat Anwar Abbas mendesak pemerintah agar mengembalikan Susi ke "habitatnya" di kementerian kelautan seperti semula.
Anwar Abbas (tempo.co, 8/ 8/ 2020):
"Kalau pemerintah tidak bisa mengaturnya, minta Ibu Susi (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti) yang mengurus. Biar selesai oleh beliau masalahnya. Jangan biarkan persoalan ini diurus oleh orang-orang yang berpikiran pendek."
Jalan tambang Hutan Harapan, jalan Siti bersama Nasdem
Jika Susi menempuh jalan ninja yang non-kompromistis, Siti Nurbaya Bakar sebagai orang partai lebih realistis beradaptasi dalam politik.
Sebagai kader Nasdem naluri politiknya  selalu terjaga; di atas ada Ketum Surya Paloh, di sekelilingnya ada PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan Gerindra. Di seberang sana ada PKS dan Berkarya. Berkat inting tersebut Siti mampu mengenali kepentingan-kepentingan di sekelilingnya termasuk kepentingan partainya sendiri.
Sebagai contoh, sulit memahami jika Siti bergaul sesama Siti yang lain, Siti Hardiyanti Rukmana binti Soeharto. Lain dengan Susi yang non partai dan independen.