Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep kepantasan dan mencari solusi untuk mengurangi risiko pelanggaran terhadap prinsip ini. Beberapa ukuran kepatutan seperti integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bisa digunakan sebagai panduan bagi para pejabat negara dan keluarga mereka. Namun, ukuran kepatutan bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan budaya.
Para pejabat negara dan keluarga mereka harus selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pejabat negara dan keluarga mereka tentang prinsip kepatutan dan risiko pelanggarannya.Â
Selain itu, perlu ada sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip kepatutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan Etika Kepatutan Sosial dan Risk Management dalam pemerintahan.
Penulis menyadari bahwa isu kepatutan dalam kekuasaan merupakan isu yang kompleks dan tidak mudah diatasi. Namun, dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi risiko pelanggaran terhadap prinsip kepatutan dalam pemerintahan.Â
Penulis juga berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi sumbangan dalam memperkuat prinsip kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam pemerintahan.
