Pada dasarnya, kekuasaan negara akan terus mengalami tantangan dalam memertahankan legitimasinya di hadapan masyarakat, ditambah lagi dengan pengaruh Global Extraordinary Meta-Networks yang dikendalikan oleh hegemoni geopolitik global.
Apabila penurunan legitimasi negara terjadi, maka hal tersebut akan membuka peluang non-state actor dalam upaya melepaskan peran negara terutama di negara-negara merdeka pasca Perang Dunia II yang bertujuan untuk mengintervensi kebijakan publik, cara pandang dan akhirnya berujung pada penguasaan sumber daya.
Sehingga dalam hal ini pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik. Hubungan antara kepercayaan masyarakat dengan institusi politik kemudian berlanjut menjadi hubungan kekuasaan. Semakin jauh jarak rasa saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah, maka semakin rendah kapasitas pemerintah dalam mengontrol dampak dinamika global terhadap masyarakatnya yang merupakan sumber legitimasi dan sumber daya.
Dari berbagai polemik yang terjadi terkait pengesahan Rancangan Undang-undang di DPR belakangan ini turut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin negeri ini.
Aksi protes melalui demonstrasi yang terjadi di Indonesia ini dianggap sebagai salah satu bentuk refleksi dari proses demokrasi, karena pada dasarnya demokrasi menghendaki adanya partisipasi masyarakat untuk turut andil dalam mengawal jalannya pemerintahan sehingga aksi tersebut dilakukan untuk menunjukkan suatu kebebasan berekspresi dalam berpendapat, menyampaikan aspirasi serta kritikan terhadap suatu kebijakan yang diiringi maksud untuk menegakkan keadilan dalam membela kebenaran.
Demonstrasi dalam negara demokrasi hendaklah berjalan dengan damai. Karena sesungguhnya demokrasi bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, daripada berperang dan berkonflik, negara demokrasi tentunya cenderung memilih untuk saling bekerja sama.
Maka dari itu, jangan sampai kita membiarkan para golongan elite menggunakan kekuatan rakyat untuk kepentingannya sendiri. Apabila hal itu terjadi, demokratitasi justru akan memunculkan mitos nasionalisme.
Untuk mencegahnya, diperlukan dukungan yang bersifat kelembagaan, sipil, koalisi, dan idelogi yang saling menopang agar dapat menambah keyakinan masyarakat dalam mencegah timbulnya nasionalisme yang agresif dan konflik nasionalis.
Tak hanya itu, masyarakat pun perlu memiliki pemahaman partisipasi politik yang matang dan kritis agar tidak mudah ditunggangi dan dimanfaatkan oleh kaum elite dalam menyebarkan mitos-mitos nasionalis.
Dalam membangun kerjasama dengan masyarakat, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang membuat masyarakat memahami bahwa negara memiliki batasan dalam menjalankan wewenangnya. Kerjasama yang dilakukan perlu dibekali ide-ide kemerdekaan dan didasarkan pada kesadaran terhadap geopolitik nasional.
Tak hanya itu, sebagai negara yang memiliki berbagai keragaman termasuk agama, maka diperlukan pedoman beragama dalam membangun negeri ini. Dan tak lupa sebagai negara yang mayoritas warganya beragama Islam, maka petunjuk yang disediakan Alquran mengenai dunia dan seisinya perlu diterapkan umat Muslim untuk bertahan di tengah badai kejahatan dan segala huru-hara yang terjadi di negeri ini.
