Ekuitas di dalam negeri dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa, dengan alasan bahwa negara belum memiliki pilihan untuk memberikan memastikan bahwa setiap peraturan memprioritaskan jiwa ekuitas, serta fondasi peraturan yang bergantung pada ekuitas. Ekuitas adalah dengan semua account ditiadakan oleh kepolisian. Karena gagasan tentang peraturan yang adil dan berbasis suara belum berubah menjadi kenyataan yang dapat dilihat dan memberikan jaminan bahwa hukum dapat menjadi satu-satunya jawaban bagi masyarakat.
Kemudian kesetaraan dalam standar regulasi yang merupakan perlawanan umat manusia maju dengan peningkatan realitas, dari masa lalu seperti yang baru-baru ini tak henti-hentinya dan akan terus mengotori sampai manusia pada saat ini tidak dapat dinamis. Manusia sebagai binatang ciptaan Tuhan yang terdiri dari jiwa dan tubuh, jelas, memiliki kekuatan perasaan dan membayangkan bahwa keduanya benar-benar kekuatan yang mendalam, di mana akal dapat kapasitas untuk mengendalikan pilihan alasan untuk berjalan di kebajikan seperti besar dan mengerikan. Karena pada dasarnya yang bisa menentukan mana yang enak dan mengerikan adalah rasa.
Contoh kasus Etika dan hukum
Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI
Pada tahun 2005, terdapat pengendalian informasi dalam ringkasan fiskal PT KAI. Organisasi yang diklaim negara ini mencatat keuntungan sebesar Rp, 6,9 miliar. Sejujurnya, pada kesempatan yang dianalisis dan difokuskan secara lebih rinci, organisasi ini seharusnya mengalami kerugian besar Sebesar Rp. 63 miliar. Kepala PT KAI Hekinus Manao yang juga pengawas Data dan pembukuan Direktorat Jenderal penyimpanan dana negara Dinas Keuangan mengatakan bahwa laporan anggaran tersebut telah diperiksa oleh perusahaan pembukuan publik S. Manan. Tinjauan ringkasan fiskal PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya yang diarahkan oleh organisasi tinjauan moneter (BPK), untuk tahun 2004 diperiksa oleh BPK dan pemegang buku publik.
Kemudian hasil penelaahan disampaikan oleh Direktorat PT KAI untuk pengesahan sebelum diajukan ke pertemuan komprehensif investor, dan hakim PT KAI, Hekinus Manao, tidak akan mendukung laporan fiskal PT KAI pada tahun 2005 yang telah dievaluasi oleh pemegang buku publik. Setelah konsekuensi dari tinjauan susah payah dianalisis, kemudian, pada saat itu, melacak keraguan laporan anggaran PT KAI pada tahun 2005
Biaya dari luar belum dikumpulkan untuk beberapa waktu, namun dalam ringkasan fiskal itu dimasukkan sebagai gaji PT KAI selama tahun 2005. Kemudian, pada saat itu, komitmen PT KAI untuk membayar surat penilaian biaya (SKP), serta biaya tambahan senilai (tangki) sebesar Rp 95,2 miliar yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjelang akhir tahun 2003 diperkenalkan dalam ringkasan fiskal sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa klien. Itu harus menanggung tarif pajak. Meskipun dengan asumsi itu terkonsentrasi pada mengingat pedoman pembukuan, penilaian orang luar yang belum pernah dikumpulkan tidak dapat diingat untuk sumber daya. Di PT KAI ada salah langkah dari staf manajerial teratas dalam mencatat pendapatan organisasi selama tahun 2005.
Kemudian penurunan nilai suku cadang tambahan dan stok gear sebesar Rp 24 miliar yang diketahui pada saat stok pada tahun 2002 dijamin oleh Administrasi PT KAI sebagai kemalangan progresif untuk beberapa waktu. Namun, menjelang akhir tahun 2005 masih ada keseimbangan kecacatan yang belum dibebankan sebagai kekurangan Rp 6 miliar, yang seharusnya dibebankan sepenuhnya pada tahun 2005.
Bantuan otoritas publik yang belum diselesaikan statusnya dengan agregat modal absolut senilai Rp 674,5 miliar dan dukungan modal negara sebesar Rp 70 miliar oleh Administrasi PT KAI secara langsung belum ditetapkan lembaran per 31 Desember 2005 sebagai komponen kewajiban. Namun, menurut Hekinus, dukungan pemerintah dan investasi modal harus diperkenalkan sebagai bagian dari modal perusahaan.
Administrasi PT KAI jelas tidak menyimpan kemalangan terhadap kemungkinan kewajiban biaya tertagih yang seharusnya telah dibebankan kepada klien pada jam Administrasi Transportasi yang diberikan oleh PT KAI pada tahun 1998 hingga 20asi informasi dalam laporan fiskal PT KAI pada tahun 2005.
Organisasi milik negara itu akhirnya menuai keuntungan sebesar Rp, 6,9 miliar. Sejujurnya, ketika tanpa henti dianalisis secara lebih rinci, organisasi harus mengalami kemalangan yang luar biasa. Perbedaan penilaian pada ringkasan anggaran antara kepala dan penguji pemegang buku publik terjadi karena PT KAI menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki manajemen perusahaan yang baik. Kekurangan administrasi yang baik juga membuat review advisory group (Magistrate) PT KAI harus dibuka admittance to fiscal reports setelah dievaluasi oleh pemegang buku terbuka. Pemegang buku publik yang telah meninjau ringkasan anggaran PT KAI pada tahun 2005 dengan cepat dianalisis oleh badan hukum pemanggilan pemegang buku publik. Terlebih lagi, dengan asumsi bahwa ditemukan tercela, pemegang buku publik berwenang kecaman dan penolakan praktek izin.
