Mengacu pada data yang diperoleh oleh The Economist Intelligence Unit. Indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, dibandingkan oleh indeks demokrasi di negara Malaysia yang sebesar 7.30 Point.
Hal ini tak semata-mata terjadi seketika, ketika pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017, kita menyaksikan bagaimana isu perbedaan agama digunakan untuk mengalahkan lawan. Serupa juga terjadi di pemilu presiden pada tahun 2019 silam, dimana kandidat calon presiden dari pihak oposisi tidak mengakui hasil perhitungan yang sah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menyebabkan konflik antar pendukung dengan aparat kepolisian di depan kantor Bawasalu (Badan Pengawas Pemilu). Konflik itu menyebabkan setidaknya enam orang meninggal dunia, dan lebih dari dua ratus orang luka-luka. Sama halnya dengan pagar, ia tak sekali runtuh jika dihantam oleh satu kali hantaman, namun beberapa kali hantapan yang menyebabkan pagar itu runtuh. Mungkin ini yang dapat digambarkan dari kondisi demokrasi di Indonesia.
Sekarang kita disuguhkan dengan suatu racun berbahaya yang dapat mematikan demokrasi kita. Yakni dimana konstitusi kita diubah demi memoloskan cawapres muda, seperti yang kita ketahui bersama putusan ini sangat erat dengan konflik kepentingan. Dimana pada saat putusan diambil, hakim mahkamah konstitusi kita merupakan paman dari cawapres tersebut. Sebagai masyarakat biasa kita tidak bisa menjamin bahwa putusan tersebut tak menguntungkan salah satu dari bagian keluarganya.
Namun, setelah keputusan Mahkamah Kerhomatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 7 November 2023. Membutikan adanya cacat etika dalam pengambilan keputusan untuk meloloskan perkara batas usia cawapres, oleh karena itu hakim ketua mahkamah konstitusi dicopot dari jabatan yang sedang diembannya. Disini kita sebagai masyarakat bisa melihat ada upaya-upaya ”main kasar demokrasi”. Dimana konstitusi diubah untuk kepetingan seseorang demi hasrat kekuasaan yang fana.
