4.3 Kontribusi Literasi Politik dalam Mencapai Kemajuan Nasional
Di Indonesia, pentingnya literasi politik menjadi semakin nyata seiring dengan perkembangan demokrasi pasca-Orde Baru. Literasi politik yang baik memungkinkan masyarakat untuk memahami peran dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah, hak mereka dalam proses politik seperti pemilu, serta bagaimana cara mempengaruhi kebijakan publik melalui partisipasi yang terinformasi dan bertanggung jawab. Salah satu aspek penting dari literasi politik adalah kemampuan untuk menganalisis informasi politik dengan kritis dan objektif. Dalam era informasi digital saat ini, masyarakat dihadapkan pada banyaknya informasi yang bertebaran, termasuk disinformasi dan hoaks. Literasi politik yang baik membantu masyarakat untuk membedakan antara informasi yang akurat dan tidak akurat, serta mampu mengambil keputusan yang berdasarkan fakta dan data yang valid. Selain itu, literasi politik juga memperkuat partisipasi aktif dalam kehidupan politik, baik sebagai pemilih maupun dalam bentuk-bentuk partisipasi lainnya seperti debat publik, kampanye sosial, atau pengawasan terhadap kinerja pemerintah (Rahmaniah, dkk., 2024). Partisipasi ini tidak hanya penting untuk memilih para pemimpin yang mewakili kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik.
Untuk meningkatkan literasi politik di Indonesia, pendidikan politik yang inklusif dan menyeluruh perlu diperkuat dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat lanjut. Ini melibatkan peran aktif dari sekolah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan non-formal, media massa, serta lembaga masyarakat sipil untuk menyediakan informasi yang objektif, mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban politik mereka, serta membangun keterampilan analisis kritis dalam menyikapi informasi politik. Dengan meningkatkan literasi politik, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan, di mana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik negara dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihormati dalam pembentukan masa depan bangsa.
4.4 Tantangan dan Rekomendasi untuk Peningkatan Literasi dan Demokrasi Politik di Indonesia
Meskipun pentingnya literasi politik diakui secara luas, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah akses yang terbatas terhadap pendidikan politik di daerah pedesaan dan di kalangan kelompok rentan. Selain itu, penyebaran informasi yang salah melalui media sosial juga menghambat upaya peningkatan literasi politik. Pemilu 2024 di Indonesia menghasilkan kemenangan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Namun, pemilu ini menghadapi banyak masalah logistik, seperti surat suara yang tercoblos, tertukar, dan hilang, kotak suara yang tidak tersegel, TPS yang terlambat dibuka, dan TPS yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan pemilu dan mengancam integritas proses demokrasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus batasan usia minimum untuk mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menimbulkan kontroversi. Hal ini memicu tuduhan nepotisme dan ketidakpuasan publik terhadap proses demokrasi yang dianggap tidak transparan dan adil (Hadji, dkk., 2024).
Untuk pemilu yang akan datang, Indonesia perlu melakukan perbaikan menyeluruh dalam beberapa aspek penting untuk memastikan demokrasi yang berkualitas dan mencegah terulangnya masalah yang sama. Pertama, perlu ada peningkatan sistem logistik pemilu, termasuk pengawasan ketat terhadap distribusi dan keamanan surat suara serta efisiensi operasional TPS. Ini akan mengurangi risiko surat suara tercoblos, tertukar, dan hilang, serta memastikan TPS dibuka tepat waktu dan aksesibel bagi semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas. Kedua, pengawasan independen harus diperkuat untuk menjaga transparansi dan integritas proses pemilu. Badan pengawas yang independen dapat membantu mendeteksi dan mengatasi kecurangan secara lebih efektif. Ketiga, meningkatkan literasi politik masyarakat melalui program pendidikan dan kampanye informasi sangat penting agar pemilih lebih kritis dan dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Keempat, reformasi lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk memastikan independensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi pengaruh politik yang merusak integritas lembaga tersebut. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat demokrasi dan memastikan pemilu yang lebih adil, transparan, dan inklusif di masa depan.
V. Simpulan dan Saran
5.1 Simpulan
Demokrasi dan literasi politik memiliki peran penting dalam pemilu di Indonesia untuk mewujudkan kemajuan nasional. Sejarah demokrasi di Indonesia, meskipun penuh tantangan, telah mengalami evolusi signifikan sejak masa Reformasi tahun 1998, yang membawa sistem politik menuju demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif. Perjalanan demokrasi ini, bagaimanapun, tidak terlepas dari berbagai masalah seperti logistik pemilu yang buruk, ketidaktransparanan proses, serta praktik nepotisme dan pelanggaran hukum. Pemilu 2024, meskipun menunjukkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, juga diwarnai berbagai masalah yang mengindikasikan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Literasi politik yang baik memungkinkan masyarakat untuk memahami peran dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah, hak mereka dalam proses politik, serta bagaimana cara mempengaruhi kebijakan publik melalui partisipasi yang terinformasi dan bertanggung jawab. Literasi politik juga membantu masyarakat untuk membedakan antara informasi yang akurat dan tidak akurat, serta mengambil keputusan yang berdasarkan fakta dan data yang valid. Dengan demikian, literasi politik menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung partisipasi publik yang bermakna dan efektif dalam pengambilan keputusan politik, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi dan mendorong kemajuan nasional.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan demokrasi dan literasi politik di Indonesia meliputi beberapa langkah kunci. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan politik sejak dini dalam kurikulum sekolah, sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kedua, media massa harus berperan lebih aktif dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi politik yang akurat, berimbang, dan mendidik, guna membantu masyarakat menghindari disinformasi dan hoaks. Ketiga, organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah harus terus mengadakan program-program literasi politik, seperti seminar, lokakarya, dan diskusi publik, yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan dan kelompok rentan. Keempat, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu harus ditingkatkan dengan memperbaiki sistem logistik, pengawasan yang lebih ketat, dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar aturan pemilu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan demokrasi di Indonesia akan semakin kuat dan inklusif, serta literasi politik masyarakat akan meningkat, mendorong kemajuan nasional yang berkelanjutan.
