5. Seorang fraud auditor yang bersertifikat dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, harus memperoleh bukti atau dokumentasi lain yang dapat mendukung pendapat yang diberikan. Tidak boleh menyatakan pendapat bahwa seseorang atau pihak-pihak tertentu “bersalah” atau “tidak bersalah”
6. Seorang fraud auditor yang bersertifikat tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hasil audit tanpa melalui otoritas dari pihak-pihak yang berwenang.
7. Seorang fraud auditor yang bersertifikat mengungkapkan seluruh hal yang material yang diperoleh dari hasil audit yakni, apabila informasi tersebut tidak diungkapkan akan menimbulkan distorsi terhadap fakta yang ada.
8. Seorang fraud auditor yang bersertifikat secara sungguh-sungguh senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektifitas hasil kerjanya yang dilakukan secara profesional.
Dalam prakteknya di Indonesia, hal ini perlu dijadikan sebagai contoh bahwa begitu ketatnya penerapan aturan etika dalam pelaksanaan tugas fraud audit. Fraud auditor di Indonesia perlu melalui proses seleksi yang ketat dan proses sertifikasi agar mendapatkan pengakuan secara legal dan profesional. Fraud auditor diharapkan mampu menerapkan aturan kode etik yang ada secara benar agar menjadi ujung tombak kepercayaan masyarakat dalam mengungkap adanya kecurangan.
KESIMPULAN
Kode etik profesi bagi akuntan merupakan aturan yang mengikat sebagai lambang kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Adanya kode etik bagi akuntan merupakan bentuk pertanggungjawaban profesi terhadap masyarakat dan negara. Dalam melaksanakan tugas professionalnya, akuntan wajib mematuhi aturan etika yang tercermin dalam kode etik profesi. Kode etik akuntan telah mengatur hubungan antara akuntan terhadap kliennya, sehingga akuntan wajib memposisikan diri sebagai pihak yang independen.
Ketika akuntan menemukan adanya fraud (kecurangan) oleh kliennya maka ia wajib mengungkapkannya sebagai bagian dari tugas profesionalnya. Pengungkapan adanya fraud yang dilakukan klien terasa sangat berat bagi akuntan karena kenyataannya akuntan dibayar oleh klien tersebut. Kenyataan inilah yang menjadi dilema etika bagi akuntan.
Dengan memahami aturan etika secara benar maka diharapkan akuntan mampu menegakkan integritas, objektifitas dan independensi dalam tugas profesionalnya. Kasus Enron, WorldCom di Amerika dan kasus jual beli opini oleh auditor BPK di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga dalam penerapan etika oleh akuntan pada saat penugasan profesional audit. Dengan tidak terulangnya kasus tersebut, diharapkan masyarakat tidak meragukan profesionalisme akuntan dalam melaksanakan tugasnya.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2007), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun2007), BPK RI, Jakarta. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2002), Fraud Auditing, Edisi kedua, BPKP, Jakarta. The Association of Certified Fraud Examiner, (2006), Fraud Examiner Manual, US Edition.x
