Mohon tunggu...
Adib Abadi
Adib Abadi Mohon Tunggu... Wiraswasta - eklegein

Menyukai diskusi yang mencerahkan dan memperluas wawasan. Menyukai introspeksi dan diskusi yang membuka wawasan baru tentang kehidupan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Zaken Kabinet Prabowo: Harapan Baru atau Sekedar Fantasi?

11 September 2024   12:44 Diperbarui: 11 September 2024   12:45 88
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Langkah ini mencerminkan niat Prabowo untuk membentuk pemerintahan yang lebih fokus pada efisiensi dan profesionalisme, menggantikan sistem lama yang terlalu banyak dipengaruhi oleh politik. 

Jika berhasil, zaken kabinet diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menyelesaikan masalah-masalah nasional yang mendesak.

Tantangan Menerapkan Zaken Kabinet di Indonesia

Meskipun konsep zaken kabinet menjanjikan, ada beberapa tantangan besar. 

Pertama, partai politik di Indonesia memiliki peran dominan dalam menentukan susunan kabinet. 

Posisi menteri sering kali menjadi imbalan politik bagi partai-partai koalisi yang mendukung presiden. 

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menjelaskan, 

"Membentuk kabinet berbasis keahlian akan sulit jika tetap terikat pada kompromi politik. Partai politik cenderung menuntut posisi sebagai imbalan atas dukungan mereka."

Selain itu, budaya politik di Indonesia sering kali mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. 

Untuk mewujudkan zaken kabinet, diperlukan perubahan paradigma di kalangan elit politik, agar lebih berorientasi pada pelayanan publik daripada kekuasaan pribadi.

Potensi dan Manfaat Jika Zaken Kabinet Terwujud

Jika zaken kabinet berhasil diterapkan, manfaatnya bisa sangat besar. 

Dengan menempatkan para ahli di posisi strategis, pemerintah dapat lebih fokus pada penyelesaian masalah konkret dan menghindari dinamika politik yang sering kali memperlambat pengambilan keputusan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun