Dominasi Kelompok Kepentingan dalam Pengambilan Kebijakan
Selain masalah konsentrasi kekuasaan, Indonesia juga dihadapkan pada isu dominasi kelompok kepentingan tertentu dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kelompok-kelompok ini, yang seringkali terkait erat dengan elit ekonomi-politik, berupaya untuk mempengaruhi dan memanfaatkan kebijakan demi kepentingan mereka sendiri (Mietzner, 2012).
Contohnya, dalam sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat cenderung mendapatkan perlakuan istimewa dalam perizinan dan regulasi, bahkan pada beberapa kasus mengabaikan kepentingan masyarakat lokal (Aspinall, 2013). Fenomena ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan degradasi lingkungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.
Dominasi kelompok kepentingan dalam pengambilan kebijakan juga dapat ditemukan di sektor-sektor lain, seperti regulasi perbankan, perpajakan, dan penetapan tarif publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara terbuka dan responsif terhadap kepentingan rakyat.
Kelemahan Sistem Checks and Balances
Salah satu pilar penting dalam demokrasi adalah adanya sistem checks and balances yang efektif antara cabang-cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) serta antara pemerintah dan masyarakat. Namun, di Indonesia, sistem ini masih belum berfungsi secara optimal.
Misalnya, hubungan antara eksekutif dan legislatif masih diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan, sehingga pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah kerap kali tidak berjalan efektif. Selain itu, lembaga peradilan juga masih rentan terhadap intervensi kekuatan politik dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas penegakan hukum (Mietzner, 2012).
Pada level masyarakat, partisipasi dan kontrol publik dalam proses pembuatan kebijakan juga masih terbatas. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi politik, minimnya akses informasi, serta dominasi kelompok-kelompok kepentingan tertentu dalam memengaruhi opini publik.
Lemahnya sistem checks and balances ini membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh para aktor politik dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan rakyat dan menggerus sendi-sendi demokrasi.
4. KESIMPULANÂ
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perangkap ekonomi politik merupakan tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah:
