3. PEMBAHASANÂ
- Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi dan Politik
- Salah satu tantangan utama bagi demokrasi di Indonesia adalah adanya konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik di kalangan elit tertentu. Selama rezim Orde Baru, terjadi kolaborasi erat antara kalangan bisnis dan penguasa politik, yang menciptakan oligarki kekuasaan. Meskipun rezim Orde Baru telah runtuh, praktik ini masih berlanjut dalam berbagai bentuk hingga saat ini.
- Kelompok-kelompok bisnis besar, terutama konglomerat dan perusahaan multinasional, seringkali memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan kebijakan. Mereka dapat memanfaatkan relasi dekat dengan pejabat pemerintah untuk memperoleh akses istimewa, seperti kontrak, perizinan, dan berbagai fasilitas lainnya. Kondisi ini mengikis prinsip-prinsip kesetaraan dan akuntabilitas publik, serta menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar.
- Selain itu, banyak politisi dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam kepemilikan atau pengelolaan perusahaan bisnis. Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik ini dapat menghambat proses pengambilan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
- Dominasi Kelompok Kepentingan dalam Pengambilan Kebijakan
- Dinamika ekonomi politik di Indonesia juga ditandai dengan dominasi kelompok-kelompok kepentingan tertentu dalam proses pengambilan kebijakan. Berbagai organisasi bisnis, asosiasi profesi, dan kelompok penekan lainnya seringkali memiliki akses yang lebih besar untuk memengaruhi pembuatan kebijakan publik.
Kelompok-kelompok ini dapat memanfaatkan sumber daya, jaringan, dan pengaruh politiknya untuk mendorong kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka, meskipun tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Hal ini dapat menimbulkan distorsi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan publik.
Dominasi kelompok kepentingan tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya "regulatory capture", di mana pembuat kebijakan cenderung mengakomodasi kepentingan industri atau kelompok tertentu daripada melindungi kepentingan publik yang lebih luas.
Kelemahan Sistem Checks and Balances
Salah satu fondasi penting bagi demokrasi adalah adanya sistem checks and balances yang efektif antara cabang-cabang kekuasaan, serta antara pemerintah dan masyarakat. Namun, di Indonesia, sistem ini masih menghadapi beberapa kelemahan yang dapat menghambat upaya memperkuat demokrasi.
Meskipun telah ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun dalam praktiknya masih terdapat celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, ada kecenderungan bagi cabang eksekutif untuk mendominasi dan mengintervensi cabang-cabang lainnya, sehingga mengurangi mekanisme saling mengawasi.
Selain itu, partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan masih relatif lemah. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan negara. Kelemahan sistem checks and balances tersebut berpotensi menciptakan iklim di mana kekuasaan dapat disalahgunakan demi kepentingan kelompok tertentu, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan inklusif.
Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi dan Politik
Salah satu isu mendasar yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat demokrasi adalah masalah konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik di kalangan elit tertentu. Sejak era transisi demokrasi pasca-Orde Baru, banyak pengamat yang mengidentifikasi adanya fenomena "oligarki" di Indonesia, di mana sekelompok kecil individu atau keluarga menguasai sumber-sumber ekonomi vital serta memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan politik (Winters, 2013; Robison & Hadiz, 2004).
Konsentrasi kekuasaan ini dapat menggerus prinsip-prinsip kesetaraan dan akuntabilitas publik yang menjadi pondasi demokrasi. Kelompok elit yang menguasai sumber daya ekonomi dan jaringan politik cenderung memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh, seringkali dengan mengabaikan kepentingan masyarakat luas (Aspinall & Mietzner, 2014).
Berbagai studi menunjukkan bahwa dominasi ekonomi-politik kelompok elit di Indonesia telah menciptakan distorsi dalam distribusi kekayaan dan peluang, serta mempersulit upaya pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan yang adil dan inklusif (Robison & Hadiz, 2004; Aspinall, 2010). Hal ini pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan dan konflik di tengah masyarakat, yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi.
