Perjanjian Energi 2018 membayangkan pergeseran dari angin darat ke angin lepas pantai yang akan dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas lepas pantai sebesar 2400 MW dan mengurangi jumlah (tetapi bukan kapasitas) turbin angin darat dari 4300 turbin saat ini menjadi 1850 pada tahun 2030.Â
Namun, penentangan lokal terhadap proyek energi angin tetap menjadi hambatan besar untuk mencapai target kebijakan. Dengan demikian, inisiatif kebijakan dan praktik bottom-up sedang dirancang untuk mempromosikan penerimaan lokal. skema hijau, adalah salah satu solusi dan bermanfaat kepada masyarakat yang menyediakan dana untuk proyek-proyek masyarakat di kota tuan rumah. Makalah ini berfokus pada skema hijau.
Belum ada analisis tentang skema hijau yang menjadi subjek studi ini dan perannya dalam mendorong penerimaan lokal dari perspektif warga lokal. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji hal tersebut. Ini juga membahas apakah dan bagaimana keberadaan kerangka peraturan penting bagi efektivitas skema.Â
Data empiris tentang skema hijau langka. Sampai saat ini, evaluasi hanya terfokus pada aspek administrasi dan keuangan skema, menyoroti penggunaan dana yang enggan di kotamadya. Penelitian ini mengkaji peran skema hijau di Denmark dalam mempromosikan penerimaan lokal proyek energi angin
Teori Penelitian Kualitatif:
Penelitian ini menggunakan Teori Penelitian Kualitatif "Studi Kasus" yang dijabarkan berdasarkan pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan warga lokal tentang skema hijau Denmark?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi mereka tentang skema hijau Denmark?
Temuan studi kasus dimasukkan ke dalam diskusi apakah ada kesimpulan umum tentang inisiatif yang dirancang untuk mempengaruhi penerimaan lokal dapat diturunkan dari pengalaman dan dari pengaturan skema hijau Denmark yang sangat terlembagakan.Â
Makalah ini memberikan wawasan baru ke dalam perdebatan tentang desain dan peran masa depan skema manfaat masyarakat dan potensi pelembagaan skema tersebut oleh undang-undang.
Informan dalam penelitian ini:
