Masalah Penelitian Kualitatif:
Pada tahun 2015, Republik Federal memiliki sekitar 37 miliar barel cadangan minyak terbukti dan 5475 miliar meter kubik cadangan gas alam terbukti.Â
Dengan perkiraan produksi 1,7 juta barel minyak per hari. Hanya 19% dari total pasokan energi primer di Nigeria berasal dari minyak dan gas alam (gabungan). Terlepas dari kelimpahan sumber daya energi di negara ini, hanya sekitar 61% dan 6% dari populasi yang tercatat memiliki akses ke listrik dan peralatan memasak bersih masing-masing.
Hal tersebut di atas menegaskan bahwa Nigeria mengalami kesenjangan yang lebar antara pasokan dan permintaan energi, bahkan di tengah pertumbuhan penduduk, daya beli masyarakat yang menurun dan kurangnya sumber energi alternatif.Â
Dampak perubahan iklim dan peningkatan migrasi pedesaan-perkotaan menambah tantangan energi negara. Nigeria baru-baru ini untuk semakin memasukkan energi terbarukan (RE) ke dalam bauran energinya.Â
Pemerintah Federal Nigeria (FGN) membentuk Komisi Energi Nigeria (ECN) pada tahun 1979, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan semua bentuk kebijakan energi nasional secara strategis.Â
Dalam beberapa tahun terakhir, FGN telah memulai berbagai program, kebijakan, dan inisiatif di semua tingkat tata kelola untuk mempromosikan industri EBT.
Para penulis mengklaim bahwa dikotomi yang kuat antara potensi energi terbarukan dan kapasitas terpasang disebabkan oleh hambatan ekonomi, kelembagaan, dan peraturan di negara tersebut. Hambatan serupa diidentifikasi dalam tinjauan energi terbarukan dan kebijakan efisiensi energi.Â
Dari ulasan kami, kami menemukan bahwa Nigeria kekurangan studi yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan energi terbarukan yang ada. Hal ini semakin membenarkan pentingnya penelitian ini, karena kami berusaha untuk menilai kerangka kebijakan EBT yang ada berdasarkan praktik terbaik internasional.
Teori Penelitian Kualitatif:
Kami menggunakan pendekatan desk-based qualitative (Studi Literatur Kualitatif) dalam penelitian kami. Selama melakukan penelitian ini, beberapa kebijakan untuk pengembangan EBT ditinjau kembali.Â