Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah delik moral pada penyelenggara negara Indonesia ke depan:
Pemerintah perlu terus memperkuat KPK dan Dewan Kehormatan Pejabat Negara.Lembaga-lembaga ini telah berhasil mengusut sejumlah kasus korupsi kelas atas, namun mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menjalankan tugasnya secara efektif.
Pemerintah perlu mempermudah warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat negara.Hal ini dapat dilakukan dengan membuat nomor bebas pulsa atau sistem pelaporan online.
Pemerintah perlu menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi di antara penyelenggara negara.Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada penyelenggara negara tentang etika dan pencegahan korupsi, dan dengan memperjelas bahwa akan ada konsekuensi dari pelanggaran.
Masyarakat perlu terus melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat negara.Mereka juga perlu memilih kandidat yang berkomitmen untuk memerangi korupsi dan bentuk-bentuk delik moral lainnya.
Warga perlu bersuara menentang korupsi dan bentuk-bentuk delik moral lainnya.Mereka perlu menyuarakan suaranya dan menuntut agar pemerintah mengambil tindakan.
Dengan bekerja sama, pemerintah dan warga negara dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata di mana pejabat negara dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan di mana tatanan moral masyarakat dijunjung tinggi.
Kesimpulan
Masalah delik moral pada pejabat negara Indonesia merupakan masalah serius. Ini merusak kepercayaan yang telah diberikan publik kepada pemerintah, dan merusak tatanan moral masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini, dan perlu dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.
Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah delik moral pada pejabat negara Indonesia:
Memperkuat KPK dan Dewan Kehormatan Pejabat Negara.KPK berhasil mengusut sejumlah kasus korupsi kelas kakap, namun membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Dewan Kehormatan Penyelenggara Negara juga perlu diperkuat agar dapat mengusut dugaan pelanggaran penyelenggara negara secara lebih efektif.
