Temukan Jawabannya untuk Indonesia Bebas Bencana

Kehilangan kawasan hutan tadah hujan yang terjadi setiap detik, akselerasi dalam tingkatan kerusakan alam, lubang ozon yang makin menganga, kemungkinan atau potensi pengrusakan pada keseimbangan alam yang menyebabkan bumi dapat dijadikan ruang untuk kita hidup, semuanya menunjukkan terus meningkatnya derajat konflik antara peradaban manusia dengan alam sekitar dan bahkan alam raya.

Semua fenomena pengrusakan dan kerusakan ekosistem disebabkan oleh adanya kebebasan manusia tanpa kendali. Kebebasan dihasilkan oleh sistem demokrasi yang dikembangkan oleh umat manusia dimana-mana tanpa menyadari bahwa kebebasan itu telah menimbulkan efek samping berupa kerusakan ekosistem. Makin kuat arus demokratisasi dan kebebasan manusia, makin terbuka lebar pula potensi pengrusakan ekosistem yang terjadi. 

Apalagi, penerapan sistem demokrasi kontemporer selalu diimbangi dan disertai oleh liberalisasi pasar dan pengurangan tanggungjawab negara dalam urusan bisnis dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap individu yang merdeka untuk menguasai dan menggunakan modal dalam mengeksploitasi alam secara besar-besaran. 

Artinya, demokrasi harus dipandang juga turut bertanggung jawab atas terjadinya gelombang kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem dunia dewasa ini. Meskipun demokrasi itu sendiri tentu tidak perlu dimusuhi, akan tetapi perkembangannya di masa depan harus lebih dikendalikan oleh hukum dengan diimbangi oleh konsep baru yang dinamakan ekokrasi.

Dalam konsep ekokrasi itu, lingkungan alam, seperti halnya manusia  juga dianggap mempunyai otonomi dan kedaulatannya sendiri. Jika dalam demokrasi setiap manusia yang disebut rakyat dianggap merupakan pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, maka lingkungan alam juga dipandang mempunyai hak asasinya sendiri dan memegang kedaulatannya sendiri seperti manusia. Lingkungan hidup juga mempunyai otonomi dan kedaulatannya sendiri. 

Dalam hubungan itu, lingkungan atau ekosistem dapat dilihat sebagai subjek kedaulatan yang tersendiri, maka konsep Kedaulatan Lingkungan dapat kita kaitkan dengan istilah Ekokrasi (ecocracy) atau kedaulatan ekologi. 

Dalam Konstitusi Ekuador 2008, lingkungan alam sekitar dapat diberikan hak konstitusional sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Gunung, sungai, hutan, lautan, hewan liar, dan tumbuh-tumbuhan dianggap memiliki hak-hak asasinya sendiri, di samping konsepsi tentang hak asasi manusia. Hak dan kekuasaan lingkungan itu bersifat sama tingginya dengan hak dan kekuasaan manusia rakyat. 

Dengan perkataan lain, dapat menjadi subjek kedaulatan yang tersendiri. Karena jika kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat disebut sebagai demokrasi atau kedaulatan rakyat, maka kekuasaan tertinggi yang ada pada lingkungan dapat kita sebut sebagai ekokrasi atau kedaulatan lingkungan.

Gagasan Ekokrasi dan Kedaulatan Lingkungan ini dapat dikembangkan sebagai pengimbang sistem demokrasi yang dikembangkan oleh umat manusia dimana-mana dewasa ini. Konsep ekokrasi ini dapat dipahami dalam konteks keseimbangan hubungan antara Tuhan, Alam, dan Manusia. Selama ini, relasi-relasi kekuasaan hanya dipandang sebagai persoalan manusia. 

Dalam demokrasi, hanya manusia yang disebut rakyat sajalah yang dijadikan titik tolak dan pusat perhatian satu-satunya. Pandangan ini dikenal dengan istilah anthropocentrisme yang menempatkan kehidupan terpusat hanya pada diri manusia. Dibandingkan masa sebelumnya, terutama di zaman pra-modern, pandangan yang bersifat 'anthropocentris' ini tentu dapat dianggap lebih maju dan lebih baik. 

Akan tetapi dewasa ini, orang harus menyadari bahwa demokrasi bukanlah segala-galanya jika sistem ini ternyata justru menyebabkan umat manusia merusak ekosistem dan sumber kehidupannya sendiri.