Urgensi Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Berita palsu di era digital

2. Regulasi Hukum yang Mengatur Hoaks di Indonesia  

Beberapa undang-undang di Indonesia telah mengatur penyebaran berita palsu, antara lain:  

- Undang-Undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008):

  Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa penyebaran berita bohong yang merugikan publik merupakan pelanggaran pidana. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar sesuai Pasal 45A ayat 1.  

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

  Pasal 390 KUHP juga melarang tindakan penyebaran informasi palsu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.  

-UU Pers No. 40 Tahun 1999:

  Dalam UU Pers, jurnalis diwajibkan menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan sesuai kode etik jurnalistik. Media yang menyebarkan berita hoaks dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana.  

#### **3. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Hoaks**  

Meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks masih menemui sejumlah hambatan:  

- **Rendahnya Literasi Digital Masyarakat:**