Menjaga Stabilitas Ekonomi Melalui Kebijakan Moneter yang Efesien

        Perkembangan ekonomi suatu negara pasti mengalami pasang surut (siklus), dengan ekonomi yang tumbuh lebih lambat di satu waktu dan lebih cepat di waktu lain. Seperti yang terjadi pada indonesia pada tahun 1998 harus menghadapi sistem keuangan yang menantang.  Ada banyaknya kerusuhan pada saat itu sebagai protes atas respon pemerintah yang buruk terhadap krisis keuangan. Nilai tukar rupiah anjlok mencapai Rp 16.650 terhadap dollar merupakan nilai terendah rupiah dalam sejarah Indonesia dengan krisis keuangan global menghantam Indonesia, yang menyebabkan penutupan banyak bisnis. Bisa dikatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia berada dalam keadaan kacau. Namun sejak saat itu, pemerintah Indonesia telah melakukan perbaikan yang signifikan, salah satunya adalah penerapan kebijakan moneter melalui penyediaan berbagai instrumen kebijakan moneter.

       Kebijakan moneter merupakan kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh bank sentral yang diperlukan untuk mengelola persediaan uang demi mencapai perekonomian yang baik dan stabil. Sebagai kebijakan penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, di mana lebih banyak ditujukan terhadap inisiatif untuk membangun dan menegakkan stabilitas moneter. 

         Di Indonesia, kebijakan ini diatur dan dijalankan oleh Bank Indonesia, salah satu otoritas moneter yang memiliki wewenang untuk mengatur berbagai sistem ekonomi nasional. kebijakan moneter ini memiliki jangka waktu implementasi yang lebih pendek dibandingkan dengan kebijakan fiskal dikarenakan Bank Indonesia tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk mencapai tujuan ini, Bank Sentral atau Otoritas Moneter bekerja untuk mengontrol keseimbangan antara pasokan barang dan uang, menciptakan kesempatan kerja penuh dan mendorong kelancaran distribusi pasokan barang.

Pengertian Kebijakan Moneter Menurut Pendapat Para Ahli

 *   Menurut Boediono Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah (Bank Sentral) untuk memengaruhi lingkungan ekonomi makro. Tindakan ini dilakukan dengan mencapai keseimbangan antara pasokan barang dan pasokan uang. Kesempatan kerja penuh dan pasokan/distribusi barang yang efisien dicapai untuk mengendalikan inflasi.

 *  Menurut Perry Warjiyo Kebijakan  bank sentral atau otoritas moneter dikenal   sebagai kebijakan moneter dalam bentuk pengelolaan agregat moneter untuk memajukan aktivitas ekonomi dengan mempertimbangkan siklus ekonomi, di mana sifat ekonomi suatu negara dan faktor ekonomi penting lainnya.

 * Menurut Muana Nanga, kebijakan moneter mengacu pada rencana yang dilakukan oleh otoritas moneter. Untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi melalui pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga.

 * M. Natsir mendefinisikan kebijakan moneter sebagai semua tindakan atau usaha yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi evolusi variabel moneter. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, variabel-variabel ini termasuk jumlah uang beredar, suku bunga, suku bunga pinjaman, dan nilai tukar.

Kategori Kebijakan Moneter

       Kategori kebijakan Moneter dibagi menjadi dua yaitu:

• Kebijakan Moneter Ekspansif adalah meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian. Bentuk kebijakan ini dapat ditafsirkan dalam beberapa cara, termasuk peningkatan pembelian surat berharga pemerintah oleh BI, penurunan suku bunga bank, pengurangan persyaratan cadangan bank, dan banyak lagi. Strategi ini diantisipasi dapat mengurangi pengangguran selain mendorong pertumbuhan ekonomi dan belanja konsumen.
• Kebijakan Moneter Kontraktif adalah praktik yang digunakan ketika terjadi inflasi di suatu negara untuk mencoba mengurangi jumlah uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengekang aktivitas ekonomi yang berlebihan, BI akan mengurangi aliran uang ke masyarakat ketika inflasi terjadi dengan cara membeli sekuritas (surat berharga) saat terjadi inflasi.  

Penerapan Kebijakan Moneter di Indonesia

Seperti halnya negara lain, bank sentral di Indonesia menetapkan kebijakan moneter dalam upaya menstabilkan perekonomian negara. Contoh-contoh penerapan kebijakan moneter di Indonesia antara lain:

*   Kebijakan Diskonto

     Dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang bertujuan sebagai pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan tingkat diskonto yang ditetapkan. BI menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) pada paruh kedua 2018 untuk sejumlah ketentuan, termasuk suku bunga acuan dan suku bunga deposito. Sejak Mei 2018, keputusan kenaikan suku bunga ini telah berlaku. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi yang diperkirakan meningkat sebesar 3,6% sejak tahun 2018. Strategi ini juga dapat menurunkan jumlah uang yang beredar, dengan menaikan suku bunga yang akan membantu mengendalikan inflasi.

*   Operasi Pasar Terbuka

     Penerapan operasi pasar terbuka adalah menjual dan membeli surat berharga negara yang dilaksanakan oleh bank sentral. Surat berharga tersebut dikenal dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Jika pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menjual surat berharga untuk mendorong orang mentransfer uang ke otoritas moneter, yang akan menurunkan jumlah uang yang beredar. Di sisi lain, pemerintah akan membeli kembali sekuritas jika ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar.

     Pada tanggal 8 Juni 2021, Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp115,87 triliun, yang terdiri dari Rp40,41 triliun. Menurut Perry Warjiyo, per 8 Juni 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (pelonggaran kuantitatif) ke perbankan sebesar Rp 93,42 triliun, sehingga total jumlah yang ditambahkan ke pasar uang dan perbankan sejak tahun 2020 mencapai Rp 819,9 triliun, atau 5,30 persen dari PDB.

*   Kebijakan Rasio Cadangan Wajib

     Kebijakan yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menentukan jumlah minimal uang yang harus disetorkan oleh bank-bank kepada Bank Indonesia sebagai cadangan. Pinjaman digunakan untuk memindahkan uang di masyarakat ketika Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas bank. Sementara itu, ketika cadangan kas bank perlu ditingkatkan, uang dari ekonomi lokal diambil bersamaan dengan peningkatan suku bunga tabungan.

      Pada tanggal 17-18 Juni 2020, Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG) memutuskan untuk memberikan imbal jasa giro kepada bank-bank yang memenuhi GWM (Giro Wajib Minimum) dalam Rupiah baik secara harian maupun rata-rata 1,5% per tahun, dengan porsi yang diperhitungkan untuk mendapatkan imbal jasa giro adalah 3% dari DPK (Deposito Penyimpanan Kolektif), yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020.

  *   Kebijakan Kredit Ketat

       Bank sentral memilih kebijakan yang dikenal sebagai "kredit ketat" untuk memerangi inflasi dengan menurunkan jumlah uang yang beredar. Persyaratan yang rumit membuat lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Agar pinjaman mereka disetujui, orang atau pemilik bisnis harus berusaha lebih keras. Menurut Survei Perbankan BI yang dirilis (21/1), perlambatan kredit ini tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada triwulan I-2022 yang bernilai 52%, turun dari 87% pada triwulan sebelumnya. Sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengolahan, dan sektor perantara keuangan mendapatkan prioritas penyaluran kredit baru pada kuartal I-2022, menurut laporan BI yang dirilis pada hari Jumat (21).

   *    Kebijakan Dorongan Moral

Strategi yang digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Misalnya, menyarankan bank untuk meminjam lebih banyak uang dari bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian, atau menyarankan bank pemberi pinjaman untuk berhati-hati saat memberikan pinjaman untuk mengurangi jumlah uang beredar.

Dampak Adanya Kebijakan Moneter 

       Dampak positif dari kebijakan ini mampu mengontrol produksi dan peredaran Rupiah di seluruh Indonesia seperti berpengaruh kepada

• Tingkat Peluang Kesempatan Kerja Tinggi
• Kesempatan kerja dipengaruhi oleh kebijakan moneter ekspansif. Jika kebijakan moneter ekspansif meningkatkan peredaran uang dimasyarakat maka akan mempengaruhi aktivitas bisnis dan belanja konsumen. Perusahaan akan lebih cenderung melakukan investasi baru jika daya beli masyarakat tinggi dan ekonomi stabil. Hasilnya, lebih banyak pekerjaan akan tercipta dan akan ada kebutuhan yang lebih besar akan karyawan baru, yang akan menurunkan tingkat pengangguran.
•  Mempertahankan Stabilitas Harga
• Kemampuan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa merupakan hasil dari kebijakan moneter kontraktif. Hal ini terlihat jelas ketika harga-harga tidak terkendali atau inflasi, menyebabkan pemerintah menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
• Stabilitas Ekonomi Menjadi Terkendali
• Jika peredaran uang melebihi dari peredaran barang dan jasa maka akan terjadi inflasi sebaliknya jika uang yang beredar lebih sedikit dari peredaran barang dan jasa maka akan terjadi deflasi.  Maka upaya untuk menyeimbangkan pasokan barang dan jasa dengan jumlah uang yang beredar dapat dijaga dengan kebijakan moneter yang mempengaruhi stabilitas dalam perekonomian.
•  Menyeimbangkan Posisi Neraca Perdagangan dan Pembayaran
• Jika nilai total barang yang diekspor sama dengan nilai total barang yang diimpor, maka neraca pembayaran dikatakan dalam keadaan seimbang. Hal ini tercermin dalam salah satu jenis kebijakan moneter, yaitu menerapkan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing.
• Sebagai hasil dari devaluasi, pembelian barang di dalam negeri sekarang lebih murah dalam mata uang asing. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah peningkatan ekspor ke luar negeri. Ekspor juga akan meningkat, mempengaruhi neraca pembayaran dan perdagangan.

Kesimpulan

       Sebagai masyarakat yang hidup tidak jauh dari kegiatan ekonomi maka akan merasakan juga yang namanya kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral khususnya BI sendiri, sudah sepatutnya bagi kita untuk mengedepankan rasionalitas dalam menghadapi berbagai kebijakan moneter seperti jika terjadi krisis keuangan seperti tahun 1998 yang mengakibatkan roda perekonomian melambat dan memburuk. Maka kita harus melihat dari berbagai sudut pandang seperti faktor internal dari kebijakan tersebut apakah kurang efektif. Sehingga tugas bank sentral melakukan riset ulang dan memberikan solusi bagian apa saja yang kurang dalam kebijakan tersebut yang sesuai dengan masalah yang ada dilapangan. Agar tidak terjadinya kesenjangan antara kebijakan teoritis dengan fakta yang ada dilapangan sehingga bisa diterapkan dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas, Adapun faktor eksternal seperti faktor sosial, budaya dan politik. mengapa sih hal tersebut bisa terjadi, bagaimana solusi dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun bank sentral dalam menanangani hal tersebut. Maka diperlukan kerjasama yang melibatkan seluruh elemen baik dari bank sentral, lembaga pemerintahan, maupun masyarakat yang ikut berpatisipasi.