Sumber :
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2020). Disaster Risk Reduction: Terminology
3. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Mitigasi
Pemerintah memiliki peran penting dalam merancang dan menerapkan kebijakan mitigasi yang efektif. Kebijakan tersebut meliputi regulasi terkait bangunan yang tahan bencana, rencana tata ruang wilayah yang menghindari pemukiman di daerah rawan bencana, serta sistem peringatan dini yang dapat memberi waktu bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia merupakan landasan hukum untuk memperkuat upaya mitigasi bencana di berbagai sektor. Pemerintah juga perlu memfasilitasi pelatihan kepada masyarakat dan stakeholder terkait agar mereka lebih siap dalam menghadapi bencana.
Sumber :
Telford, J., & Cosgrave, J. (2007). The International Response to the Indian Ocean Tsunami: Synthesis Report. Tsunami Evaluation Coalition.
4. Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Mitigasi bencana tidak hanya mengandalkan infrastruktur dan kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Pendidikan bencana menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi bencana dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi risikonya. Program-program pendidikan dan latihan kesiapsiagaan bencana, seperti yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan lembaga lainnya, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui cara-cara melindungi diri dan keluarga saat bencana terjadi.
Sumber :
UNDP. (2015). Disaster Risk Reduction and Resilience: Key Concepts and Terminology
5. Penggunaan Teknologi dalam Mitigasi Bencana
