Kelua DPRD Kabupaten Tangerang, Amran, mengatakan bahwa kerja sama ACFTA itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Pihaknya akan mendukung sepanjang hal itu demi kemaslahatan masyarakat. "Kalau menyangkut kesejahteraan masyarakat, kenapa enggak kita dukung." ujarnya,
Jawa Tengah,ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Kota Semarang berunjuk rasa di depan DPRD Jateng., untuk menolak kesepakatan perdagangan bebas ACFTA . Bagi buruh, perdagangan bebas merupakan ancaman dan dapat berdampak buruk bagi perindustrian domestik.
Koordinator gerakan itu, Nanang Setiyono, mengatakan, dampak buruk perdagangan bebas bagi buruh adalah akan banyak industri lokal kalah bersaing akan tutup atau melakukan efisiensi, sehingga berujung pada pemutusan hubungan kerja besar-besaran, buruh dirumahkan, pengurangan upah atau kesejahteraan.
Sementara itu, dari pihak Pemerintah Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak tinggal diam dan terus memperjuangkan nasib para pengusaha terutama produsen.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jateng Ihwan Sudrajat mengatakan, di tingkat Jateng akan ada pertemuan seluruh pengusaha Jateng untuk membahas mengenai hal tersebut untuk merumuskan sejumlah strategi yang dapat dilakukan.
Dari aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum buruh maka bisa disimpulkan bahwa aksi-aksi kaum buruh masih berdasar pada dampak yang dihasilkan oleh perdagangan bebas, dan belum menyentuh pada persoalan mendasar, yakni persoalan kehancuran Industri Nasional sudah berlangsung jauh sebelum ada perdagangan bebas, bahkan bisa dikatakan selama ini, Industri Nasional itu tidak ada, yang ada adalah Industri di Indonesia hanya untuk melayani kepentingan Modal Internasional (dan agen-agennya di Indonesia), yang terus menerus diintegarsikan dalam sistem ekonomi kapitalis Internasional—sehingga sangat rentan dengan krisis dan kebangkrutan--
Dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sebagaimana layaknya agen/calo, dengan setia menjalankan scenario kapitalisme Internasional ini dengan memberikan konsesi-konsesi bagi para pengusaha dalam negeri, tanpa memberikan perlindungan apapun terhadap kaum buruh.
Membangun Industri Nasional Yang Kuat dan Mandiri di Bawah Kontrol Rakyat
Oleh karena itu, langkah-langkah penyelesaian krisis tidak bisa lagi dengan jalan kapitalisme—pasar bebas adalah jalan keluar kapitalisme-- yang justru akan memperparah krisis, melainkan harus dengan cara lain, cara yang bertolak belakang dengan sistem kapitalisme.
Tawaran jalan alternatif tersebut bagi rakyat Indonesia, antara lain :
1. Membangun Industri Nasional yang kuat dan mandiri di bawah kontrol rakyat, atau melakukan penataan ulang Industri Nasional kita,
