Mohon tunggu...
Zabidi Mutiullah
Zabidi Mutiullah Mohon Tunggu... Wiraswasta - Concern pada soal etika sosial politik

Sebaik-baik manusia, adalah yang bermanfaat bagi orang lain

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Kota Mandiri dan Pengalaman Menjadi Pengurus Kompleks

12 Januari 2024   07:40 Diperbarui: 13 Januari 2024   12:31 707
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sebagai warga negara, masyarakat diberi kebebasan oleh pemerintah untuk berserikat dan berorganisasi. Regulasi yang menguatkan tentang hal ini misal sebagaimana tertara dalam Pasal 28 dan 28E UUD 1945.

Iplikasinya, masyarakat punya kewenangan membentuk komunitas. Apapun nama, bentuk dan tujuannya. Maka tak heran, di pelbagai wilayah berdiri beberapa organisasi masyarakat.

Secara internal, tentu organisasi masyarakat tersebut punya independensi. Berlaku hanya kedalam. Juga memiliki usaha untuk memenuhi segala macam kebutuhan anggota. Sehingga tidak lagi tergantung kepada pihak lain yang ada di luar sana.

Hal semacam tersebut, termasuk kecenderungan yang terjadi terhadap beberapa kluster hunian dalam beberapa tahun belakangan ini. Maka dari situlah lahir konsep Kota Mandiri.

Yaitu sebuah kawasan perumahan yang memiliki ragam fasilitas pendukung. Meskipun tidak fokus pada bidang tertentu, tapi pada umumnya fasilitas yang ada hubungan dengan keperluan sehari-hari. Terutama pangan dan sandang.

Berikutnya juga mengarah pada upaya pemenuhan akan pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah. Bahkan kini merambah dunia profesi. Penghuni yang akan bekerja, tak perlu keluar kompleks. Cukup jalan kaki 5-10 menit dari rumah, sudah sampai di kantor.

Dari segi independensi, konsep Kota Mandiri sebenarnya tidak jauh berbeda dibanding kluster perumahan lain yang belum mendapat predikat Kota Mandiri. Sama-sama punya otoritas mengatur wilayah internal.

Hanya saja, dan ini juga merupakan perbedaan keduanya, Kota Mandiri punya cakupan lebih luas. Di Kota Mandiri segalanya ada. Tapi untuk kluster biasa, masih memerlukan pihak lain.

Selama ini, pembahasan tentang konsep Kota Mandiri cenderung fokus hanya pada hal-hal yang bersifat "fisik". Ya seperti gambaran diatas tadi. Tentang fasilitas pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya.

Padahal, komponen tentang tata tertib yang mengatur perilaku para penghuni sebenarnya tak kalah penting untuk dijadikan bahan diskusi. Ingat, selengkap apapun fasilitas, kalau tidak diimbangi perilaku pada akhirnya akan menjadi tidak baik-baik saja.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun