Berhubung isu reshuffle kabinet kembali bergulir, saya berandai-andai para menteri dari Partai Nasdem di keluarkan oleh Presiden Jokowi.
Tentu karena alasan pindah perkawanan merapat ke pihak oposisi. Yaitu Demokrat dan PKS. Juga karena mencapreskan Anies Baswedan. Kalau benar demikian, sungguh sangat menarik.
Yakin saya, jagat maya bisa guncang. Baik media TV maupun berita online, akan mengekspose besar-besaran keputusan berani Jokowi tersebut.
Pastinya, tanggapan pemirsa dan warganet juga tak kalah heboh. Yang pro reshuffle ambil sikap setuju. Sementara yang pro Nasdem Anies sebaliknya. Melakukan pembelaan mati-matian.
Punya jabatan Menteri di pemerintahan merupakan sebuah fasilitas. Jenis fasilitas bisa berupa kekuasaan, jaringan dan juga program. Kekuasaan mempermudah upaya mencapai tujuan.
Jaringan memperluas pengaruh. Dan program sebagai alat meraih simpati. Saya lihat, itulah yang sekarang dinikmati Nasdem. Yang punya jatah dua menteri di kabinet Presiden Jokowi.
Mereka adalah Siti Nurbaya Menteri LH dan Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan. Saat ini, baik Siti maupun Yasin ialah sosok terkuat dilembaga masing-masing. Dari level pusat hingga daerah terbawah sekalipun, pasti manut pada instruksi Sang Menteri.
Belum lagi kewenangan mereka mengalokasikan kegiatan. Tanda tangan keduanya berpengaruh terhadap kelompok mana yang akan diberi “bantuan”.
Karena kuatnya wewenang tersebut kita tak perlu heran. Jika ada tokoh politik yang masuk lingkaran Jokowi macam Anggota Komisi IV DPR-RI Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat menghembuskan wacana evaluasi terhadap Menteri dari Nasdem.
Kata Djarot, “Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, supaya ada darah baru yang segar” (Kompas.com, 24/12/2022).
Cuma dalam pandangan saya, bukan karena “darah baru yang segar”. Tapi agar fasilitas yang melekat pada Siti Nurbaya dan Syahrul Yasin Limpo, tidak di manfaatkan untuk kepentingan pemilu.
Baik bagi Nasdem sendiri dalam rangka menambah suara di parlemen. Maupun buat kemenangan rebutan vox pop capresnya yang bernama Anies Baswedan.
Melihat potensi hilangnya fasilitas, kita jangan heran pula. Kalau ada tokoh politik dari Nasdem yang kemudian tak terima atas wacana Djarot.
Adalah politisi elit Partai “milik” Surya Paloh bernama Irma Suryani yang melontarkan sanggahan. Disarikan dari berbagai sumber, Irma berpendapat Djarot tidak boleh asal bunyi. Karena reshuffle hak prerogatif presiden.
Lepas dari polemik Djarot-Irma, evaluasi terhadap seorang menteri merupakan hal biasa. Evaluasi setidaknya untuk dua alasan. Pertama karena kinerja.
Evaluasi jenis ini didasarkan pada indikator yang terukur jelas. Dilakukan karena ada hubungan dengan nama baik atau prestasi presiden. Sekedar tahu, keberhasilan menteri adalah juga kesuksesan presiden.
Kedua, latar belakang politis. Untuk evaluasi jenis ini kebanyakan sangat subyektif. Tak menggunakan indikator. Yang ada like and dislike.
Diputuskan ketika langkah atau kebijakan satu pihak dianggap bisa merugikan eksistensi presiden atau kelompoknya. Dalam konteks ini, kalau benar para menteri Nasdem dikeluarkan, persepsi publik tak bisa dibendung mengarah pada alasan pencapresan Anies Baswedan.
Yang pastinya sangat merugikan bagi kelangsungan pemerintahan dan program Jokowi. Juga terhadap kepentingan serta soliditas partai-partai koalisi pemerintah macam PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP dan PAN.
Pencapresan Anies, ternyata membawa keharusan bagi Nasdem untuk berteman dengan partai oposisi. Yaitu Demokrat dan PKS.
Meski evaluasi menteri oleh presiden merupakan hal biasa, namun pasti muncul dampak didalamnya. Dampak bisa menimpa bukan hanya pada satu pihak.
Tapi pada kedua belah pihak. Dalam hal evaluasi terhadap Siti-Syahrul, adanya konsekwensi sama-sama akan diterima baik oleh pihak Jokowi maupun Nasdem. Konsekwensi negatif bagi yang satu, adalah merupakan hal positif bagi yang lain.
Di pihak Jokowi, digantinya Menteri LH dan Mentan jelas sebuah keuntungan. Disamping bisa memutus mata rantai kekuatan Nasdem, sekaligus juga memperjelas peta kekuatan partai-partai pendukung pemerintah di parlemen.
Saat ini, posisi Nasdem ada di wilayah abu-abu. Menyatakan diri sebagai teman Jokowi. Tapi pada saat yang lain, ingin ajak Demokrat-PKS berkoalisi. Tak jelas bukan..?
Sementara itu, meski kadernya dikeluarkan dari kabinet oleh Jokowi, jika Nasdem cerdas bisa di jadikan media cari untung. Anda masih ingat strategi yang dipakai SBY dulu saat nyapres di tahun 2004?
Ketika itu, SBY menggunakan momen pemecatan dirinya oleh Presiden Megawati selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
SBY dan tim lalu mengeksposes secara besar-besaran keputusan Megawati. Penggantian Menteri yang sebenarnya merupakan hal biasa, di belokkan arahnya menjadi tindakan sewenang-wenang.
Akibatnya, publik melihat SBY ada di kelompok yang di dholimi. Simpati lalu bermunculan. Endingnya, SBY jadi presiden dua periode. Dan suara Demokrat naik sangat signifikan.
Itulah yang saya maksud tadi dampak positif bagi yang satu merupakan sisi negatif bagi yang lain. Pemecatan Siti-Syahrul sebagai Menteri merupakan keuntungan bagi pihak Jokowi sebagaimana diatas tadi.
Tapi juga sekaligus peluang bagi Nasdem untuk mendongrak suara dengan cara tiru strategi SBY. Cuma akan berhasil atau tidak, ya tak tahulah saya. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya.
Well, saat ini Pak Jokowi dan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem tentu sedang peras otak. Saya tebak, dalam pertimbangan Jokowi lagi berkecamuk masalah “hendak pecat menteri Nasdem atau tidak”.
Sedangkan dipikiran Pak Surya Paloh, terjadi pertentangan “sebaiknya pertahankan Siti-Syahrul atau ditarik keluar kabinet”. Saran saya kepada beliau berdua, “Coba istikharoh Pak..”.. Heheeeeeeee..
