Cuma dalam pandangan saya, bukan karena “darah baru yang segar”. Tapi agar fasilitas yang melekat pada Siti Nurbaya dan Syahrul Yasin Limpo, tidak di manfaatkan untuk kepentingan pemilu.
Baik bagi Nasdem sendiri dalam rangka menambah suara di parlemen. Maupun buat kemenangan rebutan vox pop capresnya yang bernama Anies Baswedan.
Melihat potensi hilangnya fasilitas, kita jangan heran pula. Kalau ada tokoh politik dari Nasdem yang kemudian tak terima atas wacana Djarot.
Adalah politisi elit Partai “milik” Surya Paloh bernama Irma Suryani yang melontarkan sanggahan. Disarikan dari berbagai sumber, Irma berpendapat Djarot tidak boleh asal bunyi. Karena reshuffle hak prerogatif presiden.
Lepas dari polemik Djarot-Irma, evaluasi terhadap seorang menteri merupakan hal biasa. Evaluasi setidaknya untuk dua alasan. Pertama karena kinerja.
Evaluasi jenis ini didasarkan pada indikator yang terukur jelas. Dilakukan karena ada hubungan dengan nama baik atau prestasi presiden. Sekedar tahu, keberhasilan menteri adalah juga kesuksesan presiden.
Kedua, latar belakang politis. Untuk evaluasi jenis ini kebanyakan sangat subyektif. Tak menggunakan indikator. Yang ada like and dislike.
Diputuskan ketika langkah atau kebijakan satu pihak dianggap bisa merugikan eksistensi presiden atau kelompoknya. Dalam konteks ini, kalau benar para menteri Nasdem dikeluarkan, persepsi publik tak bisa dibendung mengarah pada alasan pencapresan Anies Baswedan.
Yang pastinya sangat merugikan bagi kelangsungan pemerintahan dan program Jokowi. Juga terhadap kepentingan serta soliditas partai-partai koalisi pemerintah macam PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP dan PAN.
Pencapresan Anies, ternyata membawa keharusan bagi Nasdem untuk berteman dengan partai oposisi. Yaitu Demokrat dan PKS.
Meski evaluasi menteri oleh presiden merupakan hal biasa, namun pasti muncul dampak didalamnya. Dampak bisa menimpa bukan hanya pada satu pihak.
