Melaksanakan Privatisasi terhadap PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) adalah Salah!

Itu artinya Pemerintah masih memiliki anggaran untuk mensubsidi Premium, Pertalite,  meskipun dalam APBN 2018 tidak disebut secara eksplisit.

Maka dari itu, anggapan bahwa sebenarnya pemerintah masih terus menggelontorkan subsidi energi cukup banyak agaknya dapat diterima.

Sementara pada 2018, PLN mencatatkan piutang kompensasi sebesar Rp 23,17 triliun, masih menggunakan asumsi kurs US$ yang sama. Apabila mengutip laporan, keterangan  keuangan PLN, Piutang kompensasi merupakan piutang atas kompensasi dari Pemerintah atas penggantian Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah di bandingkan BPP, dan belum diperhitungkan kedalam subsidi yang diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual. Oleh sebab itu PLN seharusnya Tata Kelola,penempatan,penerapan hingga penetapan TDL sesuai daya, adalah yang harus di evaluasi.

Kalau pemerintah utang ke BUMN otomatis bayarnya lewat APBN periode berikutnya. Di sini lah letak dan akan timbul potensi masalah. Jika kinerja APBN tak baik, maka pembayaran utang pemerintah ke BUMN tak menutup kemungkinan juga jadi tertunda. Alias maju kena mundur kena. Demikian juga dengan perihal Deviden.

Mari kita ambil contoh realisasi APBN 2019. Penerimaan pajak anjlok dan hanya mencapai level 84% saja dari target APBN. Padahal penerimaan pajak sendiri menyumbang lebih dari 60% total penerimaan negara. Bicara pajak,pajak yang mana?, kita akan bahas pada tulisan selanjutnya mengenai tata kelola pajak. Tetapi, pada tahun buku 2019 PT PLN(persero) dan PT Pertamina(persero) menghasilkan keuntungan signifikan,hal tersebut satu diantaranya dikarenakan PLN  over supply listrik ,sementar bagaimana dengan konsumen alias masyarakat,rakyat keseluruhan?...

Hal tersebut membuat defisit anggaran menjadi melebar ke angka 2,2%, dan  membuat ruang gerak fiskal menjadi terbatas. Artinya utang akan dibayar berapa dan kapan akan sangat tergantung dari kondisi fiskal negara. Apakah hal yang seharusnya mudah tersebut tidak terpikirkan oleh Pemerintah?.

Bersambung..... 

Salam Indonesia Raya Tempat Saya dilahirkan dan Kelak tempat Saya Dikebumikan... 

NB : Diambil kutip sadur dari berbagai sumber, koleksi pribadi Penulis khususnya.