Mengubah Sistem Pengelolaan PT PLN (Persero) Bukan Menaikkan TDL!

Pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjaga kepentingan nasional yaitu menyediakan 100% listrik murah untuk menjalankan roda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ini yang utama sebagai amanat konstitusi kita Pasal 33 UUDRI 1945. Indonesia tidak bisa secara semena-mena menghapus PLTU, asset PT PLN (persero) yang plusminus 15000 MW, dan kita memiliki sumber batubara yang melimpah.

Perlu prinsip kehati-hatian dan pentahapan yang baik. Kita harus realistis, rasional dan obyektif, tidak hanya sekedar tebar pesona terkait dengan komitmen energi baru terbarukan EBT

Agar diketahui masyarakat RUPTL 2021-2030, Pemerintah berencana menyediakan porsi EBT (energi baru-terbarukan) sebesar 52 persen. Sehingga BPP PLN akan naik dari Rp 1.423/ kWh pada tahun 2021 menjadi Rp1.689/kWh pada tahun 2025. Nah, jelas ini nyambung dengan Kepmen ESDM No 1395 K/30/ MEM/2018.

Masalah Privatisasi Listrik Mengorbankan Rakyat.

Komitmen untuk dekarbonisasi dan memperkenalkan pembangkit energi terbarukan menciptakan gelombang baru privatisasi energi. Kenapa?, karena hal ini memisahkan Pembangkit,Transmisi,Distribusi hingga retail. 

Para pembuat kebijakan sektor energi sudah berhasil membuat para pembuat undang-undang percaya bahwa hanya perusahaan energi swasta saja yang mampu mengelola teknologi produksi energi terbarukan. 

Apakah demikian?, Terbukti Philipina yang melaksanakan privatisasi system ketenagalistrikan malahan tidak mampu menerangi 100% Philipina, listrik mahal serta seringnya terjadi pemadaman listrik dan tidak terjadi pembaruan atau transformasi ke Energi baru terbarukan.

 Philipina masih menggunakan batubara. Hal ini berarti bahwa banyak utilitas listrik publik yang mumpuni, dan terintegrasi secara vertikal dilarang membangun pembangkit listrik tenaga matahari dan angin yang baru. 

Pilihan kebijakan yang keliru yang demikian diperkuat oleh beragam perjanjian perdagangan yang memaksa negara-negara untuk memperlakukan korporasi swasta dengan cara yang sama dengan utilitas publik dalam negeri, termasuk Indonesia.

Kenapa mengorbankan rakyat?, Kita lihat dari sisi konsumen : Sudah banyak daerah/kota yang dapat diterapkan tarif Komersial, sedangkan potensi pertumbuhan ekonominya cukup pesat, sehingga harapan komersialisasi listrik pada daerah ini cukup besar.