Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Solusi Terbaik bagi Indonesia?

Presiden Joko Widodo saat ini tengah berfokus pada sebuah proyek pembangunan pemindahan ibukota negara. Proyek pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh pemerintah ini dikenal dengan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara. Proyek IKN di terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya daerah Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara. Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk dan melantik Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN. 

Proyek pemindahan ibukota negara menjadi perbincangan publik dikarenakan menjadi proyek yang cukup besar. Perbicangan publik ini juga tidak terlepas dari pro dan kontra. Beberapa orang yang pro menganggap hal ini menjadi suatu kemajuan bagi negara, namun ada juga beberapa yang yang kontra terhadap proyek ini. Alasannya, mereka tidak yakin apakah pemindahan ibukota negara dapat menjadi solusi yang bagus untuk menjamin kesejahteraan negara karena pemindahan ibu kota ini termasuk dalam proyek yang besar.

Isu mengenai pemindahan ibukota nyatanya bukan pertama kali dibahas. Sebelumnya, proyek pemindahan ibu kota pernah dibahas pada tahun-tahun sebelumnya. Contoh dari peristiwa pemindahan ibukota ini adalah saat di Yogyakarta dan Bukittinggi. Pada awal setelah 1 tahun kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1946 ibukota Indonesia Indonesia berpindah yang semula berada di Jakarta berpindah ke Yogtakarta. Hal ini diakibatkan, setelah kemerdekaan Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Oleh karena itu, atas usulan Sri Sultan Hamengkubowono, ibukota Indonesia akan dipindahkan sementara ke Yogyakarta. 

2 tahun setelah pemindahan ibukota ke Yogyakarta, terjadi peristiwa Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan para pejabat pemerintahan ditangkap dan  kemudian dipenjara oleh tentara Belanda. Namun, pada saat itu Menteri Syaffrudin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi menerima perintah untuk menjadi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Langkah ini diambil untuk mempertahankan identitas  negara Indonesia yang berdaulat kepada negara lain, meskipun pada saat itu ada beberapa pejabat pemerintahan yang ditangkap oleh tentara Belanda.

Dalam proyek pemindahan ibukota ini akan dilakukan beberapa tahapan. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam proyek ini yaitu, pembangunan infrastruktur inti pemerintahan seperti istana presiden, Gedung MPR dan DPR, beberapa perumahan di area utama ibukota. Tahapan ini akan menjadi tahapan awal dalam pembangunan IKN Nusantara dengan rentang waktu 2020-2024. 

Tahapan selanjutnya pada rentang tahun 2025-2035 adalah pembangunan area inti dari IKN. Pada tahapan ini proyek ini akan berfokus pada pengembangan area kota dan menyelesaikan pemindahan pemerintah pusat. 

Pada pengembangan area kota akan menerapkan sistem insentif untuk sektor ekonomi prioritas. Tahapan ketiga pada tahun 2035-2045. Pada tahapan ini akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk mempercepat pembangunan Kalimantan Timur. 

Tahapan keempat yang menjadi tahapan terakhir akan terjadi pada tahun 2045. Pada tahapan ini, IKN Nusantara dapat memiliki reputasi sebagai "Kota Dunia Untuk Semua" dan mampu menjadi kota yang terdepan dan dapat bersaing dengan dunia.

Pemindahan IKN Nusantara tentu telah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama. Tujuan pemerintah mengenai proyek IKN Nusantara jika dilihat dari prespektif ekonomi, antara lain :

Pemerataan Perekonomian Indonesia

Berpindahnya ibukota Indonesia yang awalnya di Jakarta kemudian di Kalimantan Timur tentu membawa perubahan bagi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia yang berpusat di Jakarta diharapkan dapat berpusat di Kalimantan. Dengan adanya pemindahan ini, pemerataan ekonomi tidak hanya terjadi di Pulau Jawa , namun juga dapat terjadi di luar Pulau Jawa, salah satunya Pulau Kalimantan.