Bagaimana dengan kisah Refly Harun yang harus di copot oleh sang Menteri BUMN. Apalagi, tidak ada tanda-tanda sebelumnya kalau beliau termasuk yang akan dibersihkan dari ketidakberesan dalam mengelola perusahaan negara melalui jabatan Komut di Pelindo I.
Alasan pencopotan Refly dari istana bahwa hanya sekedar refreshing, sulit di terima oleh publik. Dan opini publik lebih banyak mengarah pada "hobby" dari si ahli hukum tata negara ini untuk mengkritisi pemerintah dalam segala hal, utamanya hukum. Artinya, seharusnya, karena di percaya sebagai Komut BUMN nafsu kritiknya tidak dengan cara terbuka.
Indikasi ini sangat kuat, karena sehari setelah di pecat, Refly dalam tweet nya tetap menyatakan sikapnya, bahwa dia sekarang ada di seberang pemerintahan. Dan nampaknya, daya kristisnya akan cenderung semakin kencang. Mari terus kita cermati.
Inti Persoalan Sama
Apa yang di alami oleh Refly Harun dan Belva Devara merupakan cerminan dari proses rekrutmen para pejabat pada posisi tertentu, baik dalam tubuh pemerintahan secara langsung maupun pada posisi perusahaan semacam BUMN.Â
Artinya, ketika Belva Devara di angkat sebagai Staf Khusus Presiden, kemudian hanya dalam 5 bulan sudah mengundurkan diri. Disana pasti ada yang tidak benar dalam proses rekrutmennya.
Hal yang sama juga dengan Refly Harun yang di angkat oleh Menteri BUMN, Rini Suwandi, pada tahun 2017, dan kurang tiga tahun sudah di copot oleh Menteri Erick Thohir, juga ada yang tidak  benar dalam proses pemilihan dalam posisi sangat strategis itu, Komut.
Dalam perspektif Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, merekrut seseorang pada posisi tertentu pasti ada harapan dan target yang diinginkan dari si pejabat. Dan tentu saja se seorang pejabat di rekrut bukan untuk cepat-cepat di depak atau di copot. Sebab, ada harga yang sangat mahal untuk mencari dan menempatkan seseorang pada jabatan tertentu.
Belva Devara misalnya, melalui akun media daring menjelaskan kalau ada kesepakatan dengan pihak istana, dia tetap boleh menjabat sebagai CEO di perusahaan Ruangguru yang didirikan dan dikelolanya.
Bagian ini tentu saja menjadi sangat riskan dan sensitif ketika nyaris hampir semua aktifitas Presiden yang mereka menjadi staf khusus pasti bersentuhan dengan hal-hal lain dengan bisnis.Â
Dan ini menjadi pusat pandangan publik untuk terus dikawal, dicermati, dikritisi dan dilawan bila menyimpang. Dan itulah harusnya yang tidak boleh terjadi dengan siapa saja yang berada dalam sistem pemerintahan seperti Staf Khusus, maupun yang lain.
