Inilah Tim Menteri Penangkal Radikalisme dalam KIM

Hal ini tidak bisa dipungkiri dengan isu ASN yang terpapar radikalisme bahkan terlibat dalam sejumlah kegiatan yang sudah tergolong dalam bahaya radikalisme di Indonesia. Dengan 34 Propinsi di Indonesia dan ratusan Kabupaten Kota yang dipimpin oleh Para Gubernur dan Bupati dan Walikota menjadi orang-orang kunci yang harus dikawal dan diarahkan untuk memimpin seluruh ASN yang ada di kalangan wilayah masing-masing.

Dalam sambutan awalnya, ketika terjadi serah terima, Tito sebagai Mendagri yang baru mengingatkan akan menjaga dan mengawal persatuan negara dan bangsa Indonesia. Artinya, akan menghalau semua gerakan radikalisme yang sangat potensial muncul dalam lingkup Mendagri.

Berada Prabowo Subianto dalam posisi sebagai Menteri Pertahanan menjadi sangat penting dan strategis untuk berhadapan dengan berbagai isu gangguan keamanan, radikalisme dan terorisme yang rentan dihadapi oleh semua wilayah di Indonesia. 

Memang menjadi sangat menarik, ketika publik memahami bahwa selama ini Prabowo sangat dekat dengan kelompok-kelompok garis keras. Sebutkan misalnya PA 212 selama proses Pilpres 2019. Walaupun pada akhirnya mereka menyatakan sikap untuk tidak lagi mendukung dan bersekutu dengan Prabowo segera ketika terjadi pertemuan Jokowi dengan Prabowo di atas MRT Jakarta.

Pada bagian ini opini publik yang sangat kencang menilai bahwa sesungguhnya seorang Prabowo itu sangat nasionalis dan justru para pendukung yang menumpang kepadanya yang menjadi garis dalam mensikap dinamika politik dan pembangunan di Indonesia. Ini menarik, dan tentu saja ketika Prabowo berada dalakm KIM akan dibuktikan sejalan dengan waktu yang ada kedepan.

Melihat sejumlah kantor kementerian lain yang ada dibawah koordinasi Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, yaitu Kemenpan RB, Kemenlu, Kemenkomifo, Kejaksaan Agung,TNI, POlri, BIN, dan sebagainya, akan menjadi sebuah wilayah yang akan berhadapan dengan isu dan penangan gerakan radikalisme di Indonesia.

Dengan pengalaman yang sangat banyak, pengetahuan yang sangat luas, komitmen utuh terhadap NKRI, maka seorang Mahfud MD menjadi sosok yang sangat tepat berada di Meko ini. Publik tidak meragukan lagi kemampuan Mahfud ini untuk mengkoordinasikan penanganan radikalisme itu.

Tentu saja banyak kepentingan lain yang menuntutnya, tetapi Presiden Jokowi tidak mau ambil risiko selama lima tahun kedepan. Dia tidak ingin gerakan radikalisme akan mengganggu proses kemajuan besar yang akan dicapai selama kepemimpinannya.

Gerakan radikalisme akan menghabiskan banyak sumberdaya bangsa ini dan tentu saja akan mengganggu kecepatan dalam mewujdukan vis dan misi Indonesia lima tahun kedepan.

YupG. 24 Oktober 2019