Rekonsiliasi menjadi isu "basi"
Dinamika politik di tanah air luar biasa cepat berubahnya, meleng sedikit saja, Anda akan ketinggalan banyak hal yang sedang terjadi. Apa yang hari ini menjadi hot issues bisa jadi besok sudah menjadi basi tanpa nilai
Isu tentang rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi semakin hari semakin tidak penting, seperti yang diungkapkan oleh Muldoko bahwa "pertemuan Jokowi dan Prabowo bukan lagi menjadi agenda prioritas" seperti kompas.com memberitakan pada Jumat 5 juli 2019.
Nampaknya memang itulah yang sedang terus bergerak. Hiruk pikuk Pilpres yang berujung di runag Mahkamah Konstitusi akhirnya berakhir juga. Dan disempurnakan oleh KPU dengan menetapkan Joko Widodo dan Ma'aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024.
Sesungguhnya, isu tentang perlu, penting dan mendesaknya rekonsiliasi di dengungkan sejak selesai Pilpres 17 April 2019, dan pelan-pelan memuncak ketika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pada 21 Mei 2019. Lalu pelan-pelan tensi menurun untuk membentuk dan mengkristal berseberangan ketika sidang-sidang MK tentang sengketa atau PHPU.
Wacana rekonsiliasi setelah MK membacakan keputusan akhir sengketa hasil Pilprespun masih sangat hangat dan ditunggu dengan antusias oleh publik, tetapi tidak terjadi. Tanggapan Jokowi tentang pertemuan dengan Prabowo setelah acara penetapan Presiden terpilih oleh KPU, menjadi anti klimaks.
"Tanyakan saja kepada Pak Prabowo kapan bertemu", jawaban singkat Jokowi atas pertanyaan para wartawan. Dan saat ini Muldoko menyempurnakan tanggapan itu dengan mengatakan bahwa situasi sudah ama, di dalam dan diluar, sehingga kalau masyarakat sudah tidak ada masalah maka rencana rekonsiliasi bahkan pertemuan itu tidak penting. Sebab masih banyak masalah bangsa dan negera ini yang jauh lebih penting.
Ketika Moeldoko menegaskan bahwa, Presiden Jokowi tidak mau terjebak dengan isu rekonsiliasi dan pertemuan dengan Prabowo maka isu rekonsiliasi sudah menjadi "basi" dan tidak ada gunanya, karena  bangsa ini memiliki banyak tantangan lain yang lebih prioritas untuk dikerjakan.
Prabowo yang "Tersandera"
Kemanakah Prabowo dan mengapa tidak ada tanda-tanda tentang keinginannya untuk bertemu dengan Jokowi? Atau memang beliau sudah tidak lagi merasa itu penting?
Tentu saja hanya beliau yang tahu semua jawaban itu.
Namun, dari sekian pemberitaan di media oleh sejumlah simpul nampak memberikan sebuah penjelasan bahwa sesungguhnya Prabowo sangat mungkin sedang "tersandera" sehingga selalu kehilangan dan kecolongan momen-momen sangat penting.
Hal-hal yang sangat kuat menyandera Prabowo adalah, Pertama, adanya tuntutan dari para pendukungnya selama ini yang sedang berhadapan dengan urusan hukum karena mereka ditahan oleh pihak keamanan. Seperti yang dijelaskan oleh Andre Rosiade, Rabu 3 Juli 2019, sebagai Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dengan Jokowi akan direncanakan pada bulan Juli 2019, dengan agenda khusus yaitu:
"Pak Prabowo juga akan bicara ada ratusan pendukung kami yang masih bermasalah. Ada yang ditahan, ada yang masih bolak-balik dipanggil polisi, lalu ulama-ulama juga ada yang bermasalah," kata Andre. "Pak Prabowo didatangi oleh istri yang suaminya ditahan, suami yang istrinya ditahan, anak yang bapaknya ditahan, mereka datang memohon ke Pak Prabowo untuk melepaskan keluarga, suami, orang tuanya yang ditahan. Ini PR Pak Prabowo, ini tanggung jawab yang akan dilakukan Pak Prabowo," tegas dia.
Kedua, Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyinggungnya kembali melalui akun twitternya. Bagi dia, salah satu bagian dari rekonsiliasi politik Pasca Pilpres 2019 adalah pemulangan Ketua FPI, Habib Rizieq ke Indonesia.
Walaupun ini adalah pandangan pribadi seorang Dahnil, namun bisa saja menjadi refleksi dari apa yang sedang dipergumulkan oleh semua tokoh terkait. Sebagai wacana politik tentu memiliki kalkulasi tersendiri arah dari dinamika yang hendak dibangun.
Menjadi pertanyaan menarik adalah mungkinkah Prabowo tersandera dengan keberadaan HR yang menuntut untuk dijamin kepulangannya ke Indonesia oleh Prabowo? Mencermati bagaimana dinamika politik selama proses Pilpres 2019, rasanya sulit untuk mengatakan tidak ada pengaruhnya.
Sangat mungkin, bila ada kesempatan jumpa dengan Jokowi akan menjadi bisikan yang bisa disampaikan. Dengan penegasan dari Moeldoko tentang isu rekonsiliasi tidak penting, masihkah Prabowo menjadi terbeban untuk wacana pemulangan HR?
Ketiga, kericuhan yang sempat terjadi di antara pendukung Prabowo tentang "urusan" mengucapkan selamat kepada Jokowi, dan juga pemberitaan sejumlah kelompok pendukung yang masih belum menerima kenyataan atas kekalahan Prabowo dalam Pilpres, menjadi beban tersendiri yang sesungguhnya Prabowo menjadi "tersandera".
Keempat, pada hari Jumat 5 Juli 2019, lagi-lagi Andre Rosiade, sebagai Wakil Sekjen Partai Gerindra menuturkan bahwa tak menutup kemungkinan partainya akan kembali mendorong Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang, seperti diberitakan oleh kompas.com.
Ini menjadi isu yang relatif baru, tentang agenda Gerinda pada Pilpres 2024. Walaupun seperti mau bermimpi-mimpi saja, tetapi sepertinya isu baru ini menjadi "sandera" baru buat Prabowo. Sehingga, itu akan lebih menarik dan seksi mulai memikirkan menjadi Capres 2024 ketimbang memikirkan rekonsiliasi atau pun bertemu dengan Jokowi.
Oleh tribune.com memberitakan bahwa "nama Prabowo Subianto masuk dalam daftar tokoh dinilai berpotensi berlaga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang versi lembaga survei politik Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Dalam rilis LSI Denny JA, selain Prabowo ada nama-nama tokoh lain diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno (PAN), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Puan Maharani (PDIP), Muhaimin Iskandar (PKB), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Tito Karnavian dan Gatot Nurmantyo.
Bila hasil survei yang di lakukan oleh LSI ini dianggap signifikan, sangat mungkin akan menjadi pertimbangan bagi Prabowo dan Gerindanya untuk merespon secara signifikan juga. Masih 5 tahun lagi, dan bisa saja inilah yang "menyandera" Prabowo untuk tidak memikirkan isu rekonsiliasi dan pertemuan dengan Jokowi.
Inilah dinamika yang terus bergulir dan mengalir dan akan mendapatkan tempat sesuai dengan kebutuhan publik dengan sinergi dari isu-isu lainnya yang saling melengkapi. Bisa saja juga akan terus menjadi semakin hot atau semakin basi dan malah menyebarkan "bau" tidak sedap.
Muldoko benar sekali bahwa bangsa ini tidak hanya mengurus isu rekonsiliasi atau pertemuan dengan Prabowo saja. Bahkan di wanti-wanti bahwa Presiden Jokowi tidak mau terjebak dalam isu seperti itu, yang tidak terlalu penting ketimbang isu tentang pendidikan, kesejahteraan, pembangunan desa, kesehatan dan sebagainya.
YupG. 7 Juli 2019
