Beli Voucher Listrik Sejuta dipotong 80.000

Gunjang ganjing "perampokan" yang dilakukan PLN melalui pembelian voucher ternyata masih berlaku sampai hari ini, begini perinciannya;

25 September 2015

 

Rp Bayar Rp 1.000.000

Admin Bank Rp 2.500

Materai Rp 3.000

PPJ  Rp 73.667

Jumlah KWH 6.045

RP Token Rp 920.833

 

Kalau dibanding kan dengan pembelian voucher bulan January 2015 tanggal 25 berikut perinciannya (pembelian Rp 500.000 )

 

Rp bayar Rp 500.000

Admin Bank Rp 2.500

Materai Rp 3.000

PPJ  Rp 14.403

Jumlah KWH 3.210

Rp Token 480.097

 

Kalau dilihat dari kalkulasinya kenaikan kwh hanya 1,3 % yaitu dari Rp 150/KWH bulan Januari menjadi Rp 152/KWH pada bulan September. Kenaikannya kecil sekali bukan ? 

Namun bila kita lihat kenaikan Pajak Penerangan Jalan pada bulan Januari ke bulan September kenaikannya cukup signifikan yaitu dari 3 % menjadi 8 %. Apakah kenaikan Pajak Penerangan Jalan ini adalah kamuflase supaya seolah olah kenaikan KWH tidak terlihat signifikan ?

Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah betul alokasi PPJ tersebut memang benar2 digunakan untuk membangun Penerangan Jalan ? Bagaimana PLN mempertanggungjawabkannya ? 

Yang kedua, pembayaran materai Rp 3.000 apakah betul2 disetor ke kas negara ? Bagaimana pelanggan mengetahuinya ? apakah ada bukti yang diberikan kepada pelanggan ?

Yang ketiga mengenai Admin Bank Rp 2.500 kenapa harus bayar ? Saya beli pulsa lewat ATM tidak pernah dikenakan biaya Adm Bank, beli pulsa Rp 100.000 nilai pulsa tetap Rp 100.000. Bukankah Bank sebagai penampung pembayaran voucher PLN sudah mengenakan biaya administrasi kepada PLN sebagai pemegang account ? demikian juga pelanggan PLN sebagai customer Bank sudah membayar administrasi bulanan kepada Bank. Hitung2an yang menurut pendapat saya harus ditinjau kembali. Masalahnya, pihak mana yang berwenang meninjau kalkulasi ini ? DPR ? Menteri BUMN ? Menteri Koordinator Ekonomi ? YLKI ?

Semoga bukan rumput bergoyang yang menjawab pertanyaan saya.