Beli Voucher Listrik Sejuta dipotong 80.000

Yang kedua, pembayaran materai Rp 3.000 apakah betul2 disetor ke kas negara ? Bagaimana pelanggan mengetahuinya ? apakah ada bukti yang diberikan kepada pelanggan ?

Yang ketiga mengenai Admin Bank Rp 2.500 kenapa harus bayar ? Saya beli pulsa lewat ATM tidak pernah dikenakan biaya Adm Bank, beli pulsa Rp 100.000 nilai pulsa tetap Rp 100.000. Bukankah Bank sebagai penampung pembayaran voucher PLN sudah mengenakan biaya administrasi kepada PLN sebagai pemegang account ? demikian juga pelanggan PLN sebagai customer Bank sudah membayar administrasi bulanan kepada Bank. Hitung2an yang menurut pendapat saya harus ditinjau kembali. Masalahnya, pihak mana yang berwenang meninjau kalkulasi ini ? DPR ? Menteri BUMN ? Menteri Koordinator Ekonomi ? YLKI ?

Semoga bukan rumput bergoyang yang menjawab pertanyaan saya.