Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)

Penulis : Yunis Eka Putra (Mahasiswa S3 Universitas Negeri Surabaya)

Pembimbing : Prof. Dr. Bachtiar Sjaiful Bachri, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)

Dr. H. Lamijan Hadi Susarno, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)

Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) adalah institusi pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri. SILN ini tersebar di negara negara dengan jumlah penduduk Indonesia cukup tinggi seperti Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Thailand, Jepang, dan Mesir. SILN berfungsi untuk memastikan bahwa anak-anak WNI tetap dapat memperoleh layanan pendidikan sebagai hak setiap warga negara meskipun berada di luar negeri. Kurikulum di SILN dirancang mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia dengan tujuan diantaranya adalah agar anak Indonesia tetap menjaga rasa nasionalisme sebagai anak bangsa dan memastikan kesetaraan standar pendidikan dengan sekolah di dalam negeri, sehingga siswa SILN dapat melanjutkan pendidikan di Indonesia tanpa hambatan jika kembali ke Indonesia

Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya, terutama terkait sarana prasarana, implementasi kurikulum, pengelolaan sumber daya dan adaptasi dengan lingkungan negara setempat. Beberapa SILN memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur fisik, teknologi, atau bahan ajar yang mendukung pembelajaran. SILN juga harus menyesuaikan pelaksanaan kurikulum nasional dengan kebijakan pendidikan dan budaya negara tuan rumah misalnya, waktu belajar, kalender akademik, atau mata pelajaran tambahan yang diwajibkan oleh pemerintah setempat.

Tantangan lain tentu saja dalam implementasi kurikulum nasional di SILN yang saat ini menerapkan kurikulum merdeka. Tantangan tersebut terutama terkait dengan pendampingan dalam implementasi kurikulum, sumber daya di sekolah, sarana prasarana dan lingkungan negara setempat. Pendampingan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) tentu merupakan faktor krusial untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan apa yang dicita citakan dalam pendirian SILN. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan arahan, supervisi, dan dukungan teknis kepada guru dan tenaga kependidikan di SILN agar mampu memahami, merancang, dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Di Indonesia, implementasi Kurikulum Merdeka mendapatkan dukungan sistematis melalui program tertentu seperti Sekolah Penggerak dan pendampingan intensif dari pengawas sekolah serta fasilitator kurikulum. Program Sekolah Penggerak, misalnya, menyediakan pendampingan yang terintegrasi, melibatkan pelatihan intensif, kunjungan lapangan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada guru untuk mendapatkan dukungan langsung dan umpan balik yang relevan dengan konteks sekolah masing-masing. Program Sekolah Penggerak di Indonesia juga menyediakan pelatihan komprehensif, pendampingan lapangan, serta komunitas belajar untuk guru dan kepala sekolah, yang memungkinkan implementasi kurikulum berjalan lebih terarah. Sebaliknya, SILN belum memiliki program serupa yang dirancang secara khusus untuk mendampingi kebutuhan unik mereka, baik dari sisi kurikulum maupun lingkungan pendidikan internasional.

Ketiadaan program seperti sekolah penggerak atau yang serupa menyebabkan guru-guru di SILN tidak memiliki akses ke pelatihan yang terstruktur dan dukungan lapangan yang berkelanjutan. Pendampingan yang diberikan kepada SILN cenderung bersifat umum dan dilaksanakan secara daring ataupun melalui pelatihan mandiri melalui platform pelatihan yang disediakan seperti merdeka mengajar. Pelatihan ini masih bersifat umum yang tentu saja tanpa pendekatan berbasis kebutuhan atau konteks lokal dari negara SILN tersebut berada. Akibatnya, guru di SILN sering kali harus beradaptasi sendiri dengan tantangan kurikulum dan kondisi unik siswa, tanpa panduan atau evaluasi yang intensif dari pendamping profesional.

Selain itu, pengawas sekolah memainkan peran penting dalam memastikan sekolah memahami dan melaksanakan Kurikulum Merdeka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di dalam negeri, pengawas sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah dan pemerintah, serta memastikan pelaksanaan Kurikulum Merdeka sesuai dengan kebijakan yang berlaku. SILN tidak memiliki pengawas sekolah yang dapat memberikan arahan dan supervisi langsung, seperti yang tersedia untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Ketiadaan pengawas ini menyebabkan SILN kurang mendapatkan umpan balik reguler tentang implementasi kurikulum, sehingga evaluasi dan perbaikan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara optimal.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saat ini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah berupaya menyediakan platform merdeka mengajar yang didalamnya terdapat pelatihan mandiri untuk membantu guru memahami filosofi dan teknis pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Namun, pendekatan daring ini sering kali tidak cukup untuk menggantikan pendampingan langsung yang lebih mendalam. Guru di SILN kerap merasa kesulitan untuk mengimplementasikan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sesuai atau pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila, karena minimnya praktik langsung atau kesempatan untuk berdiskusi secara intensif dengan fasilitator atau para ahli dibidangnya. Pendampingan yang ideal seharusnya mencakup pelatihan berkelanjutan, supervisi langsung, dan pemberian umpan balik yang konkret kepada guru. Pendekatan hybrid yang mengkombinasikan pelatihan daring dengan kunjungan langsung oleh fasilitator dari pusat atau ahli kurikulum dapat menjadi solusi yang lebih efektif.

Sangat penting bagi pemerintah untuk mengembangkan program pendampingan khusus yang menyerupai Sekolah Penggerak, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan SILN. Pendampingan ini dapat mencakup pelatihan intensif bagi guru SILN, kunjungan lapangan oleh fasilitator, serta pengembangan komunitas belajar daring untuk berbagi praktik baik yang bisa diadopsi di SILN. Pendampingan yang lebih terstruktur dan fokus pada tantangan spesifik SILN diharapkan implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi siswa WNI di luar negeri.

Keterbatasan jumlah guru yang ditugaskan langsung oleh Kementerian Pendidikan juga menjadi masalah signifikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Guru yang dikirim oleh kementerian untuk mengajar di luar negeri umumnya terbatas jumlahnya, dan sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah, baik dari segi jumlah mata pelajaran yang harus diajarkan serta kompetensi yang diperlukan. Keterbatasan jumlah guru yang ditugaskan ini juga berpengaruh pada kualitas pembelajaran, karena sekolah harus mengandalkan guru-guru lokal yang sering kali tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi dan mata pelajaran yang seharusnya. tidak jarang ditemui guru di SILN yang bukan berasal dari latar belakang pendidikan guru atau tidak memiliki kualifikasi akademik yang memadai untuk mengajar kelas atau mata pelajaran tertentu. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya kompetensi guru dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Guru di SILN yang tidak memiliki latar belakang pendidikan guru atau yang ditugaskan di luar bidang keahliannya cenderung kesulitan dalam menerapkan prinsip prinsip dan filosofi dari kurikulum merdeka. Tanpa pengetahuan yang mendalam mengenai pedagogi yang efektif, guru akan kesulitan merancang pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Secara keseluruhan, keterbatasan guru yang sesuai dengan kompetensi dan mata pelajaran, ditambah dengan kurangnya pendampingan dan pengawasan yang efektif, merupakan hambatan signifikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SILN. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada peningkatan jumlah dan kualitas guru yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan, atau penguatan pelatihan dan pendampingan yang sesuai untuk guru guru lokal yang memiliki kompetensi terbatas baik secara pedagogik maupun profesional.

Keterbatasan sarana dan prasarana di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) juga menjadi tantangan besar dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses terhadap buku sumber dan media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Selama ini buku buku sumber pembelajaran maupun rujukan lebih banyak mengandalkan buku buku elektronik yang cukup terbatas. Bandingkan dengan di Indonesia yang memiliki lebih banyak pilihan buku di toko toko buku. tanpa akses ke buku dan bahan ajar yang relevan, guru kesulitan untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka terutama yang berbasis pada pengembangan kompetensi dan keterampilan siswa.
Untuk mengatasi keterbatasan buku sumber atau media pembelajaran yang spesifik dalam konteks SILN, salah satu solusinya adalah dengan pemberdayaan untuk menciptakan materi pembelajaran mereka sendiri, baik dalam bentuk modul atau bahan ajar sendiri, yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam Kurikulum Merdeka. Untuk bisa menciptakan bahan ajar sendiri tersebut tentu perlu dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan sehingga guru memiliki kompetensi yang diperlukan. Pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada buku teks, tetapi juga meningkatkan keterlibatan guru dalam proses pengembangan kurikulum yang lebih kreatif dan inovatif.

Secara keseluruhan, implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal bagi siswa. Keterbatasan jumlah dan kompetensi guru, kurangnya pendampingan yang memadai, serta keterbatasan sarana dan prasarana seperti buku sumber dan media pembelajaran yang sesuai, menjadi hambatan utama dalam penerapan kurikulum tersebut. Namun, dengan solusi yang tepat, seperti digitalisasi sumber belajar, pemanfaatan open educational resources (OER), serta peningkatan pelatihan bagi guru, tantangan-tantangan tersebut dapat diminimalkan. Dukungan pemerintah melalui kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan SILN, serta penguatan program pengembangan profesional bagi tenaga pengajar di luar negeri, akan sangat berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung tujuan dari Kurikulum Merdeka. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan pendidikan di SILN dapat terus berkembang, memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa, dan berkontribusi pada kemajuan pendidikan nasional.