Pilkada DKI Jakarta, Penistaan Agama, dan Munculnya Politik Identitas

Al Habsy berpendapat surat rekomendasi pembubaran FPI yang dibuat oleh Ahok tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, dan menyarankan sebaiknya Ahok dan FPI dapat duduk bersama untuk mencari solusi (siagaindonesia.com, 2014).

 Dalam perjalanannya, langkah yang diambil oleh FPI untuk menggagalkan jalan Ahok menuju kursi DKI 1 tidak berhasil. Ahok tetap dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Presiden Joko Widodo dan memiliki waktu 3 tahun untuk membuktikan kapasitasnya sebagai Gubernur bagi warga Jakarta, sebelum kembali mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 nantinya.

Kinerja yang ditunjukkan oleh Ahok ternyata cukup memuaskan sebagian besar warga Jakarta. Bahkan Ahok berhasil membuat beberapa perubahan yang bisa dikatakan cukup revolusioner, seperti transformasi dan transparansi birokrasi, serta normalisasi sungai yang berdampak pada berkurangnya titik-titik banjir di Jakarta dalam jumlah yang cukup signifikan. 

Akan tetapi, berbagai prestasi yang dilakukan oleh Ahok selama masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Jakarta ini tetap tidak mampu meluluhkan hati ormas-ormas Islam, terutama FPI.

Seiring dengan semakin dekatnya kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, situasi politik di Jakarta kembali memanas, dan opini mengenai pemimpin muslim dan non-muslim pun kembali mengemuka. FPI menyusun strategi untuk menjegal Ahok dengan mengadakan konvensi pemilihan calon gubernur muslim untuk Jakarta. GMJ yang awalnya merupakan akronim dari Gerakan Masyarakat Jakarta berubah menjadi Gubernur Muslim Jakarta. 

Namun Ahok yang berposisi sebagai calon petahana, dengan berbagai prestasi kerjanya memiliki elektabilitas yang sangat tinggi. Dari berbagai hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei pada saat itu terlihat sepertinya jalan Ahok untuk kembali menduduki kursi DKI 1 tidak akan menemui hambatan yang berarti.

Keadaan mulai mengalami perubahan ketika pada tanggal 27 September 2016 Ahok melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya ikan kerapu. Saat itu, Ahok sebetulnya sedang bicara soal program untuk Kepulauan Seribu, namun dia mengaitkannya dengan Pilkada DKI Jakarta, yang pada intinya, program akan berjalan meski dia tidak lagi menjabat sebagai Gubernur. 

Dalam pidato itu, Ahok menyebut mereka yang tidak memilihnya mungkin karena dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51. Kalimat Ahok dimaksud adalah: "Jadi enggak usah pikirkan 'Ah nanti kalau Ahok enggak kepilih pasti programnya bubar'.

Enggak, saya (memimpin Jakarta) sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, karena dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho (orang-orang tertawa-red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja" (detik.com, 2016).

Ucapan Ahok ini mendapatkan kecaman dari banyak pihak, terutama dari kalangan  umat Islam karena surat Al Maidah ayat 51 dalam kitab suci Al-Quran dianggap Ahok dipakai untuk kebohongan. 

Masalah inipun dalam sekejap menjadi viral di media sosial. Gelombang protes oleh umat Islam terhadap Ahok terus meluas dalam skala Nasional. Ahok dianggap telah melakukan penistaan terhadap salah satu ayat suci Al-Quran. MUI yang menjadi lembaga tertinggi bagi umat Islam pun akhirnya mengeluarkan Pernyataan Sikap Keagamaan yang membenarkan bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama.