Menuju Masyarakat Digital

Gegar Teknologi
Kini, di ranah domestik, pemerintah telah meluncurkan jalur tol langit. Infrastruktur digital dipersiapkan. Lebih jauh lagi, staf khusus kepresidenan, bahkan menteri milenial, ditunjuk dan diangkat untuk berbagai tugas.

Kita seolah tengah bersiap-siap. Problemnya, teknologi bulan semata-mata perangkat kerasnya -tools hardware, tetapi juga tentang manusia dan budayanya.

Pemerintah kerap terlambat merespon perubahan digital, bahkan tertinggal jauh. Dengan mengadopsi para milenial, mungkinkah konsep tata kelola pemerintahan mampu beradaptasi? Perlu uji lebih lanjut.

Regulasi bercorak konservatif, dalam pandangan kritis, bahkan berbagai peraturan pada kerangka hukum adalah representasi dari kepentingan kekuasaan, sekaligus melindunginya. Di sini titik kontras terjadi.

Era digital hidup dalam kecepatan perubahan dan lompatan yang tidak linier, sementara kepentingan kekuasaan kerap ber-status quo. Bahkan bisa jadi dobrakan digital menabrak dinding pelindung kekuasaan.

Maka mudah dipahami, blokir dan sensor diperlakukan sebagai sarana efektif mengatasi gempuran suara berbeda di jagat digital. Karena itu pula demokrasi digital seakan menjadi mitos.

Apa yang sejatinya perlu dipersiapkan? Kapasitas literasi publik dalam menggunakan teknologi. Peningkatan kemampuan untuk melihat substansi konten yang dibutuhkan sesuai konteks. Pembangunan kecerdasan humanis. 

Pada level yang lebih lanjut, terdapat kebutuhan untuk menguatkan etika dalam ekosistem digital. Budaya adalah manifestasi dari interaksi sosial yang terbuka, dan adopsi teknologi mampu merubahnya, satu yang harus tersisa dari konsepsi dasar nilai budaya tersebut adalah menempatkan manusia sebagai center of change. 

Karena manusia adalah subjek bagi dirinya, bukan hanya menjadi objek semata. Bila prakondisi ini telah mampu dipersiapkan, maka kita dapat bersiap menyongsong gegap gempita masyarakat digital. Sedang jika hal itu tidak mampu dipersiapkan, maka era kekacauan akan mulai melanda!.