Salah satu langkah yang diajukan sebagai penutup kebocoran anggaran BPJS Kesehatan dengan mengambil sebagian hasil dari cukai rokok, ada paradoks disana.Â
Masyarakat paham bahwa rokok dan merokok memiliki korelasi yang kuat dengan penurunan kondisi kesehatan. Lantas bila defisit BPJS Kesehatan diambil dari cukai rokok, maka para perokok sesungguhnya menjadi pahlawan bangsa.
Secara tidak langsung, kita hendak berkata, "merokoklah karena itu membantu program negara". Jelas kontraproduktif untuk melawan efek candu rokok dan dampak kesehatannya, yang jelas dikemudian hari akan mengambil kembali manfaat dari program BPJS Kesehatan itu sendiri karena sakit.
Selama ini, BPJS Kesehatan menyoal over utilisasilayanan penyakit berat katastropik -berbiaya besar, tetapi tidak melihat bahwa kondisi tersebut adalah realita dari apa yang ada dalam keseharian kita, termasuk soal merokok.
Bila kemudian tambahlan defisit kali ini diperoleh melalui shortcut cukai rokok, hendaknya pemerintah memastikan skematik alokasi tambahan dari alternatif lain, serta memberi bobot tambahan yang tinggi atas cukai rokok sebagai akibat dari dampaknya pada kondisi kesehatan publik, sehingga secara efektif dan bersamaan dapat mereduksi jumlah perokok aktif. Kebanyakan konglomerat kakap itu, ya pengusaha rokok dengan bisnis yang telah menggurita.
Kembali kepada masalah defisit BPJS Kesehatan dan bailout setengah hati kali ini, pemerintas harus memiliki kemauan yang sama kuatnya seperti mengapresiasi kesuksesan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, yang sesuai Pidato Presiden pada HUT RI 73 yang telah meliputi 199 juta warga dengan target 2019 implementasi nasional.
Sesungguhnya sukses terbesar bukanlah sekedar jumlah peserta, tetapi tentang keberlanjutan program, yang didalamnya terdapat peran dan tanggungjawab pemerintah, termasuk soal tambalan defisit. Jangan lempar batu lantas sembunyi tangan!.
