"Bailout" Setengah Hati BPJS Kesehatan

Ketika nilai premi dipatok tanpa adopsi aktuaria, bahkan lebih rendah dari nilai keekonomian, maka situasi defisit adalah konsekuensi logis. 

Dengan demikian, pemerintah telah merubah ruang kesetimbangan ekonomi menjadi domain politik. Hal ini normal dan wajar saja, karena dalam politik persoalan kemaslahatan publik dan citra populis saling berdampingan. Tetapi hal itu akan menjadi problematika, jika dampaknya secara bersamaan tidak mampu diakseptasi.

Secara rasional dalam urutan logika, ketika pendapatan lebih besar dari alokasi belanja yang dilakukan, maka kita sudah harus bersiap membongkar celengan sebagai dana cadangan tambahan, jelas saja, karena memang kita belanja lebih banyak dari biasanya. Kini pemerintah dalam posisi yang sangat menentukan untuk menyikapi situasi defisit BPJS Kesehatan.

Sesungguhnya, saat kebijakan politik nan populis diterapkan, maka back up atas kebijakan itu hanya terletak pada komitmen dan political will pemerintah saja.

 Sebagai bukti sekaligus pertanda keseriusan memandang persoalan ini. Paradigma yang harus berubah adalah melihat akar kesehatan bukan sebagai biaya sosial, melainkan investasi sumberdaya manusia sekaligus hak perlindungan atas kehidupan warga negara.

Jika tidak, maka pemerintah harus legowo untuk memastikan jenis asuransi sosial BPJS Kesehatan mulai menerapkan kaidah aktuaria melalui rasio ekonomi.

Dengan jumlah cakupan kepesertaan yang besar, dan penyusunan strategi yang mumpuni, baik dalam wilayah pengelolaan serta pengaturan kewajiban dan manfaat layanan, lantas dilakukan secara profesional, agaknya nilai premi dan faedahnya akan lebih berdampak. 

Preminya tentu akan lebih rendah dari asuransi komersial, dan bisa dipergunakan oleh seluruh warga negara.

Perhatikan bahwa dengan kondisi keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit dan hak dokter, maka ada bahagian dari publik juga yang mendapatkan ketidakadilan, diluar persoalan lain tentang imbal jasa layanan yang masih jauh dari nilai kewajaran. 

Tentu menyedihkan, tunggakan pencairan tagihan BPJS Kesehatan menyisakan kendala teknis, bisa jadi hingga penurunan kualitas layanan bagi pasien.

Rokok bagi Kesehatan