Implementasi Undang Undang Pembangunan Pada Sistem Perbankan

Penyelenggaraan pembangunan hukum nasional memerlukan adanya kesamaan pemahaman mengenai tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembangunan hukum yang dilakukan oleh para pihak dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional.

Menggunakan hukum sebagai sarana reformasi akan membuat dampaknya lebih nyata di bidang hukum yang netral.

Sektor hukum yang bersifat netral akan mudah beradaptasi dengan hukum asing dan mengikuti perkembangan yang terjadi di negara lain, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, dan kenyamanan.

Bidang hukum yang netral adalah hukum perbankan yang merupakan bagian dari hukum ekonomi, sehingga hukum sebagai sarana reformasi akan memegang peranan penting dalam hukum perbankan.

Penyelenggaraan pembangunan hukum nasional memerlukan adanya kesamaan pemahaman mengenai tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembangunan hukum yang dilakukan oleh para pihak dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem supremasi hukum.

Tidak akan ada penegakan hukum tanpa sistem pengawasan dan tidak akan ada supremasi hukum tanpa penegakan hukum yang memadai.

Jika serupa dengan sistem perbankan, maka pengawasan dan penindakan dapat berperan dalam mengoptimalkan fungsi perbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara keseluruhan maupun secara individual, dan sekaligus mempunyai kemampuan untuk melindungi kepentingan.

masyarakat.

pembangunan yang baik, alami dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.