Mohon tunggu...
Yoshua Markus Mariwu
Yoshua Markus Mariwu Mohon Tunggu... Lainnya - Digital Marketing Specialist

Web Designer | Social Media Manager | Penulis

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Yang Bisa Dilakukan Pemerintah Guna Melindungi Masyarakat dan Pemerintahan dari Kejahatan Siber

24 Agustus 2023   05:00 Diperbarui: 29 Agustus 2023   05:03 368
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Meskipun negara yang lebih kecil, Estonia telah menunjukkan keseriusannya dalam membangun keamanan siber secara kreatif seperti:

  • E-Government System: Estonia memiliki sistem pemerintahan elektronik yang maju, dan negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi sistem ini dari ancaman siber.

  • Cyber Defense League: Estonia memiliki unit relawan yang dilatih untuk membantu melindungi infrastruktur siber negara.

  • Komitmen Teknologi: Negara ini secara aktif mendorong inovasi dan pengembangan teknologi keamanan siber.

Setiap negara ini memiliki pendekatan yang unik dalam mengembangkan keamanan siber mereka, melalui kombinasi investasi, pendidikan, kerja sama, dan komitmen terhadap teknologi canggih.

Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia?

Perlukah dibentuk matra baru yang khusus menangani kejahatan siber?

Membentuk matra baru adalah sesuatu yang percuma apabila tidak didukung dengan dibuatnya langkah-langkah dan kebijakan guna meningkatkan keamanan siber.

Memangnya apa saja tuh langkah-langkah dan kebijakannya? Kalau Saya yang ditanya, maka ini jawaban Saya:

Langkah-langkah dan Kebijakan yang Harus diambil Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Meningkatkan Keamanan Siber di Level Masyarakat dan Pemerintahan.

1. Pembentukan Lembaga Keamanan Siber Nasional

Pemerintah dapat membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi keamanan siber di seluruh negara. Lembaga ini dapat mengembangkan kebijakan, standar, dan pedoman keamanan siber yang harus diikuti oleh semua sektor.

2. Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Siber

Meningkatkan kesadaran dan keterampilan keamanan siber melalui program pendidikan dan pelatihan. Ini bisa dilakukan dengan memasukkan materi keamanan siber ke dalam kurikulum sekolah, menyelenggarakan workshop, dan menyediakan sertifikasi dalam keamanan siber.

3. Kemitraan Publik-Privat

Mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademik. Ini dapat mencakup pertukaran informasi tentang ancaman, berbagi praktik terbaik, serta mengembangkan solusi bersama untuk melawan serangan siber.

4. Regulasi yang Ketat

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun